LPPDM Desak Percepatan Penyidikan Dugaan Korupsi Hibah Pilkada Mabar

Labuan Bajo — Lembaga Pengkajian & Penelitian Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai Barat mendesak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mempercepat penanganan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 di KPU Manggarai Barat senilai sekitar Rp28 miliar.

Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa LPPDM bersama Aliansi Masyarakat Peduli Manggarai di Kantor Kejari Manggarai Barat pada Jumat, 11 September 2026, sebagaimana diberitakan Selidik Kasus.

Menurut laporan Selidik Kasus, LPPDM menyampaikan dua tuntutan utama, yakni pengusutan tuntas dugaan korupsi dan percepatan proses hukum yang dinilai lambat.

LPPDM menyoroti pengelolaan dana hibah yang melibatkan KPU Manggarai Barat, termasuk struktur pimpinan dan pejabat yang berwenang mengelola anggaran, namun tetap menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah sampai ada penetapan tersangka oleh kejaksaan.

Penyidikan Kejari Manggarai Barat

Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebelumnya menyatakan telah meningkatkan penanganan perkara dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 di KPU Manggarai Barat ke tahap penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai Barat, M. Ahega Wikantra, menjelaskan kepada media bahwa peningkatan status itu didasarkan pada surat perintah Kepala Kejari Manggarai Barat tertanggal 31 Agustus 2026.

Dalam keterangan yang sama, ia menyebut nilai dana hibah yang diusut sekitar Rp28 miliar dan menegaskan bahwa perkara tersebut fokus pada pengelolaan anggaran Pilkada di KPU Manggarai Barat.

Media lokal melaporkan bahwa sejumlah pihak dari KPU Manggarai Barat telah dimintai keterangan sejak tahap penyelidikan dan bahwa kejaksaan meminta Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat melakukan audit dugaan kerugian negara.

Struktur dan penggunaan dana hibah

Floresa.co menulis, mengutip penjelasan Ketua KPU Manggarai Barat, bahwa total dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Manggarai Barat sebesar Rp28 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat.

Dari jumlah itu, KPU Manggarai Barat mengembalikan sisa dana Rp6 miliar ke kas daerah pada 5 Mei 2025, sementara hasil audit internal KPU menyebut pengembalian yang tercatat sebesar Rp6.615.166.409.

Selain dana hibah dari pemerintah daerah, KPU Manggarai Barat juga menerima anggaran dari KPU Provinsi NTT sebesar Rp12 miliar, dengan sekitar Rp5 miliar digunakan untuk kegiatan Pilkada dan sisanya dikembalikan.

Menurut penjelasan Ketua KPU Manggarai Barat yang dikutip media, sebagian besar dana hibah digunakan untuk honorarium penyelenggara ad hoc, distribusi logistik pemilu, serta pembiayaan penyelesaian sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi.

Penggeledahan kantor KPU

Media nasional memberitakan bahwa tim penyidik Kejari Manggarai Barat menggeledah Kantor KPU Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Selasa, 8 September 2026, terkait penyidikan dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024.

Dalam penggeledahan tersebut, kejaksaan menyita sejumlah dokumen dan berkas terkait pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 untuk dianalisis lebih lanjut oleh penyidik.

Kejari Manggarai Barat hingga 11 September 2026 belum mengumumkan penetapan tersangka maupun nilai pasti kerugian negara, dan menyatakan proses analisis dokumen masih berjalan.

Ketua KPU Manggarai Barat menyatakan kepada media bahwa pihaknya bersikap kooperatif, menghormati proses hukum, dan berharap pemeriksaan dapat memastikan kesesuaian pengelolaan dana hibah dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber

• Selidik Kasus
• Detik Bali
• Floresa.co
• KPU Kabupaten Manggarai Barat
• Indowarta