Kabar Labuan Bajo

Kamis, 5 November 2026

Pansus Manggarai Barat Kaji Penipuan Wisatawan Labuan Bajo

Pansus Tata Kelola Pariwisata DPRD Manggarai Barat mengumpulkan data untuk analisis akhir. Kajian mencakup penipuan wisatawan, kapal wisata domestik, dan tata kelola Labuan Bajo.

Oleh

· 2 menit baca

Labuan Bajo — Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Pariwisata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manggarai Barat mengkaji persoalan penipuan wisatawan, tata kelola kapal wisata domestik, dan masalah pariwisata yang lebih luas. Kajian itu disusun setelah Pansus mengumpulkan data dari perangkat daerah serta instansi terkait.

Catatan Floresa menyebut enam kasus penipuan wisatawan terjadi di Labuan Bajo sepanjang 2026, meningkat dari dua kasus pada tahun sebelumnya. Belum satu pun perkara tersebut berujung pada putusan pengadilan. Pelaku wisata dan masyarakat sipil mendorong pemerintah daerah memperketat verifikasi agen serta memastikan perlindungan bagi wisatawan.

Salah satu perkara yang disorot berkaitan dengan Kristoforus Aman alias Itok Aman. Polisi menangkapnya pada 19 Oktober 2026, sekitar dua bulan setelah enam wisatawan melaporkan dugaan penipuan paket wisata dengan total kerugian lebih dari seratus juta rupiah. Dalam masa pencarian, ia kembali dilaporkan oleh tiga wisatawan asal Tiongkok. Sebelumnya, laporan wisatawan asal Malaysia pada Mei 2026 diselesaikan melalui keadilan restoratif setelah kerugian dikembalikan.

Mengapa kajian Pansus penting bagi wisatawan Labuan Bajo

Rangkaian perkara itu menunjukkan bahwa masalah wisatawan tidak berhenti pada transaksi dengan satu agen. Kepastian kapal, penerusan pembayaran kepada pengelola kapal, legalitas agen, dan jalur pengaduan ikut menentukan apakah perjalanan berjalan aman. Karena itu, pembenahan tata kelola menyentuh langsung wisatawan yang memesan paket perjalanan ke Taman Nasional Komodo melalui Labuan Bajo.

Menurut anggota DPRD Manggarai Barat Kanisius Jehabut, Pansus dibentuk untuk melihat kondisi Labuan Bajo secara komprehensif, bukan hanya satu kasus penipuan. Kajian tersebut mencakup persoalan pariwisata secara lebih luas, termasuk tata kelola kapal wisata domestik.

Langkah berikutnya adalah penyusunan analisis akhir berdasarkan data yang dihimpun dari perangkat daerah dan instansi terkait. Hasil kajian itu diharapkan menjadi dasar pembenahan tata kelola pariwisata di Manggarai Barat.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Analisis

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.