Stunting NTT 37 Persen, Sanitasi Harus Jadi Inti Pemulihan Pascagempa

Labuan Bajo — Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Kitabisa mendorong perbaikan sanitasi, air bersih, dan pemenuhan gizi di Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa 15 Agustus 2026. BNPB pada 17 September 2026 menyebut 94 orang meninggal di pengungsian, terpisah dari 48 korban yang meninggal langsung akibat gempa.

Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, mengatakan bantuan yang disiapkan mencakup tempat tinggal, air bersih, dan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK. Ia juga menekankan bahwa intervensi harus disesuaikan dengan penyebab masalah, mulai dari sanitasi, edukasi, hingga asupan gizi.

Alasan pendekatan itu kuat. Kementerian Kesehatan menyebut prevalensi stunting NTT mencapai 37 persen, tertinggi secara nasional, sedangkan prevalensi stunting Indonesia pada 2024 turun menjadi 19,8 persen. Pemerintah juga menargetkan penurunan stunting nasional menjadi 14,2 persen pada 2029.

Sanitasi menjadi bagian inti pemulihan

Di wilayah terdampak bencana, air bersih dan sanitasi bukan pelengkap. Ketersediaan MCK, air layak pakai, dan lingkungan yang bersih menentukan kebersihan harian keluarga, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi kelompok paling rentan.

Karena itu, pemulihan pascagempa di NTT tidak cukup diukur dari berdirinya fasilitas fisik. Pemerintah perlu memastikan bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang tinggal di pengungsian, terutama di lokasi yang akses air bersihnya masih terbatas.

Wihaji menyebut prioritas di NTT mencakup kebutuhan dasar, termasuk air bersih dan pencegahan pernikahan dini. Fokus itu sejalan dengan kebutuhan pemulihan yang lebih luas: rumah yang layak, layanan gizi, dan kebiasaan hidup bersih yang bisa dipakai terus-menerus setelah masa tanggap darurat berakhir.

Transparansi sasaran dan anggaran dibutuhkan

Kolaborasi Kemendukbangga/BKKBN dan Kitabisa menunjukkan adanya dorongan lintas sektor untuk memulihkan layanan dasar di NTT. Namun, agar publik bisa menilai hasilnya, pemerintah perlu membuka wilayah sasaran, pembagian tugas antarlembaga, serta jadwal pengerjaan setiap komponen bantuan.

Keterbukaan itu penting karena kebutuhan pascagempa saling berkaitan. Rumah tanpa air bersih tetap rentan, bantuan pangan tanpa sanitasi belum cukup, dan fasilitas yang dibangun tanpa pemeliharaan berisiko tidak bertahan lama.

Dalam konteks stunting, angka agregat tidak cukup. Pemerintah perlu memisahkan keluarga berisiko stunting dari penerima bantuan umum, lalu menjelaskan indikator yang dipakai untuk menilai perubahan, seperti akses air bersih, penggunaan MCK, layanan posyandu, dan pemantauan pertumbuhan anak.

Indikator harus mengukur dampak

Evaluasi pemulihan semestinya tidak berhenti pada jumlah sumur, tandon, atau toilet yang dibangun. Yang lebih penting adalah apakah fasilitas itu dipakai, apakah airnya aman, dan apakah ibu hamil, ibu menyusui, serta balita memperoleh dukungan gizi secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga perlu menyepakati pelaporan yang seragam agar perkembangan di lapangan bisa dipantau berkala. Data tentang penerima bantuan, kondisi air, layanan kesehatan, dan pertumbuhan anak harus dipublikasikan dengan metode yang jelas agar hasil intervensi dapat diuji.

Dalam konteks NTT, pemulihan pascagempa tidak selesai ketika bangunan berdiri. Sanitasi, air bersih, dan gizi harus diperlakukan sebagai satu paket perlindungan anak, terutama di provinsi dengan beban stunting paling tinggi di Indonesia.

Sumber

• Kementerian Kesehatan RI
• RRI
• CNNIndonesia
• VOI