Pemkab Manggarai dan BNPB Benahi Data Kesehatan dan Posko Pengungsian

Manggarai — Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait memutakhirkan data kesehatan dan posko pengungsian dalam tahap penanganan pascagempa pada Senin, 31 Agustus 2026.

Rapat evaluasi digelar di kantor bupati Manggarai dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, BPBD, BNPB, dan perangkat kecamatan. Menurut laporan Katantt.com, rapat ini menandai peralihan penanganan dari fase tanggap darurat menuju masa transisi pemulihan.

Berdasarkan pemaparan data dalam rapat, dampak gempa di Kabupaten Manggarai meliputi 51 orang meninggal dunia, 58 orang luka berat, dan 591 orang luka-luka. Selain itu tercatat 188 posko pengungsian dengan jumlah pengungsi mencapai 50.526 orang, termasuk 7.530 orang dalam kelompok rentan.

Pembentukan basis data bersama

Menurut FokusNTT, pemerintah kabupaten dan BNPB menyepakati pembentukan basis data bersama yang dapat diakses oleh pihak terkait, antara lain melalui Google Sheet atau platform lain yang disetujui bersama. Basis data ini akan memuat informasi masyarakat terdampak, tingkat kerusakan rumah, kelompok rentan, pengungsi, posko, penerima bantuan, distribusi logistik, dan kebutuhan tiap wilayah.

Pemerintah daerah berencana menyinkronkan ulang seluruh data kecamatan dengan BPBD agar hanya ada satu rujukan data yang digunakan dalam penanganan pascagempa. Menurut laporan Katantt.com, pembenahan data dilakukan untuk memastikan kebutuhan kesehatan dan layanan di posko pengungsian terpetakan secara lebih akurat.

Data pengungsi Manggarai juga tercatat dalam rekap BNPB tingkat provinsi. Per 30 Agustus 2026, jumlah pengungsi di Kabupaten Manggarai mencapai 50.556 orang, bagian dari total 188.161 pengungsi di NTT akibat gempa magnitudo 7,7. Angka tersebut sejalan dengan data lokal yang dipaparkan dalam rapat evaluasi di Manggarai.

Fokus pada layanan kesehatan pengungsi

Pemutakhiran data kesehatan dilakukan dengan memadukan catatan posko kesehatan dan laporan pelayanan di lapangan. Di wilayah terdampak gempa di Manggarai dan Manggarai Barat, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan sebagai salah satu penyakit yang dominan dialami pengungsi. Data posko kesehatan mencatat ratusan kasus ISPA di wilayah terdampak, di samping keluhan kulit, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lain yang terkait kondisi hunian sementara.

Dengan pendataan terpusat, pemerintah daerah dan BNPB menargetkan agar distribusi layanan kesehatan dapat menyesuaikan sebaran pengungsian dan kelompok rentan. Data terintegrasi diharapkan membantu penempatan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan fasilitas pendukung ke posko-posko yang paling membutuhkan.

Transisi dari tanggap darurat ke pemulihan

Rapat evaluasi pada 31 Agustus 2026 juga membahas rencana dua pekan ke depan sebagai masa transisi pascagempa di Manggarai. Dalam masa ini, pendataan posko dan kesehatan menjadi dasar penyesuaian bantuan, termasuk perbaikan hunian, pemulihan layanan publik, dan pengurangan jumlah pengungsi seiring warga yang kembali ke rumah atau hunian sementara lain.

Rekapitulasi terbaru pada pertengahan September 2026 menunjukkan jumlah pengungsi di posko terpadu Manggarai menurun menjadi 5.799 jiwa dari 1.725 kepala keluarga, setelah dilakukan verifikasi lapangan dan penyelarasan data antarposko. Koreksi data ini mencerminkan hasil pemutakhiran yang disepakati dalam rapat bersama pemerintah daerah dan BNPB.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa pendataan berkala dan basis data bersama diperlukan untuk menjaga konsistensi informasi antarinstansi dan memastikan bantuan tepat sasaran. Bagi penyintas, kejelasan data posko dan layanan kesehatan diharapkan mempermudah akses mereka terhadap pelayanan dan dukungan selama proses pemulihan.

Sumber

• Katantt.com
• FokusNTT
• Katadata Databoks
• Metro TV News
• Flores Pikiran Rakyat