NTT dan Kapal Kesehatan: Rencana 2019 dan Pelajaran Rumah Sakit Apung

Labuan Bajo — Rencana penyediaan kapal pelayanan kesehatan untuk Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2019 belum berujung pada pengadaan kapal, karena anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun, kebutuhan layanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan tetap kuat dan pengalaman rumah sakit apung organisasi sosial menunjukkan potensi model layanan ini.

Dalam dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan NTT periode 2019–2023, pemerintah provinsi merencanakan alat pelayanan kesehatan bergerak berbentuk kapal laut untuk melayani masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar yang sulit mengakses puskesmas dan pustu terdekat.

Dokumen yang sama menyebut, sejak 2019 hingga 2021 telah disiapkan studi kelayakan, survei investigasi desain, dan detail engineering design untuk kapal tersebut. Rencananya, pada akhir periode pemerintahan gubernur dan wakil gubernur 2019–2023 akan diadakan satu unit kapal laut pelayanan kesehatan.

Namun, penyebaran pandemi Covid-19 sejak akhir 2019 membuat anggaran pembelian kapal laut pelayanan kesehatan direfokusing untuk pembelian kebutuhan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di NTT. Dinas Kesehatan NTT menyatakan masih berharap pengadaan kapal dapat dilanjutkan setelah dampak berkepanjangan pandemi mereda.

Kebutuhan layanan bergerak di provinsi kepulauan

NTT adalah provinsi berbasis kepulauan dengan banyak desa dan pulau kecil yang jauh dari rumah sakit dan puskesmas. Hambatan geografis dan transportasi membuat layanan kesehatan dasar dan preventif berisiko tidak rutin.

Di sejumlah daerah lain, penelitian tentang puskesmas di wilayah terpencil menunjukkan jalan menuju fasilitas kesehatan primer sering dalam kondisi fisik buruk, jam layanan terbatas, dan tenaga kesehatan tidak selalu tersedia. Kondisi serupa dilaporkan terjadi di berbagai wilayah 3T di Indonesia, yang memiliki akses kesehatan terbatas karena faktor ekonomi dan geografis.

Dalam konteks NTT, Dinas Kesehatan provinsi menggunakan berbagai pendekatan untuk menjangkau wilayah sulit. Program penanganan gizi buruk terintegrasi (PGBT) yang diluncurkan pada 2019, misalnya, dirancang untuk menjangkau semua kabupaten dengan dukungan teknis lembaga internasional dan memastikan puskesmas serta polindes/pustu menyediakan layanan pemantauan gizi balita.

Upaya lain terlihat dalam kerja sama dengan organisasi sosial dan mitra pembangunan, seperti penggunaan ambulans motor untuk menurunkan kematian ibu dan bayi di wilayah yang akses jalannya terbatas. Pola ini menunjukkan pentingnya layanan bergerak yang terhubung dengan fasilitas kesehatan darat.

Kapal tidak menggantikan rumah sakit darat

Model rumah sakit apung yang dikembangkan organisasi sosial memberi gambaran tentang kapasitas kapal kesehatan. Yayasan doctorSHARE mengoperasikan Rumah Sakit Apung (RSA) dr. Lie Dharmawan, yang melayani masyarakat di pulau-pulau kecil terpencil di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut penjelasan resmi doctorSHARE, RSA dr. Lie Dharmawan menyediakan layanan medis dasar gratis seperti pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kehamilan, layanan gigi, operasi kecil dan besar, serta pendidikan dan pelatihan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah 3T. Rata-rata perjalanan medis diadakan sekitar delapan kali setiap tahun dengan durasi tujuh sampai sepuluh hari.

DoctorSHARE juga mengembangkan beberapa unit rumah sakit apung lain. Salah satu kapal terbaru, RSA dr. Lie Dharmawan III (Putra Tomia), disebut setara dengan rumah sakit darat tipe D dan dilengkapi fasilitas EKG, USG, laboratorium, kamar operasi, ruang resusitasi, dan ruang pemeriksaan pasien. Kapal-kapal ini dirancang untuk menjawab keterbatasan akses kesehatan di wilayah 3T, bukan menggantikan peran rumah sakit rujukan besar.

Pengalaman rumah sakit apung menunjukkan bahwa kapal dapat menjadi penghubung antara warga pulau, tenaga kesehatan, layanan pencegahan, dan fasilitas rujukan di darat. Namun, kasus yang membutuhkan perawatan intensif, operasi kompleks, dan rawat inap panjang tetap memerlukan rumah sakit rujukan di daratan.

Syarat keberlanjutan program kapal kesehatan

Rencana kapal kesehatan NTT dalam dokumen resmi menempatkan kapal sebagai alat pelayanan kesehatan bergerak yang menyasar daerah sulit akses. Agar model ini berkelanjutan, operasi kapal perlu terintegrasi dengan sistem kesehatan daerah.

Wilayah pelayanan dan kalender pelayaran semestinya ditentukan berdasarkan data penyakit, jumlah penduduk, dan akses transportasi. Hasil pemeriksaan di kapal perlu dicatat dalam sistem pencatatan kesehatan dan ditindaklanjuti oleh puskesmas dan rumah sakit setempat, terutama untuk penyakit menular dan kasus yang memerlukan pemantauan jangka panjang.

Selain itu, kapal kesehatan membutuhkan anggaran rutin untuk bahan bakar, pemeliharaan, obat, alat kesehatan, serta tenaga medis. Tanpa dukungan pembiayaan yang jelas dan tim yang cukup, kapal berpotensi hanya beroperasi saat ada kegiatan khusus.

Pengalaman organisasi seperti doctorSHARE menunjukkan pentingnya kemitraan dengan pemerintah daerah, perusahaan, dan komunitas lokal dalam mendukung operasi rumah sakit apung. Pola kemitraan semacam itu relevan bagi rencana kapal kesehatan NTT agar terhubung dengan pemerintah desa, kader kesehatan, dan fasilitas pelayanan di darat.

Pertanyaan kebijakan yang tersisa

Dokumen resmi Dinas Kesehatan NTT menjelaskan bahwa pengadaan kapal pelayanan kesehatan belum terlaksana karena refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun dokumen tersebut tidak merinci apakah rencana itu telah diperbarui setelah pandemi, kapan pengadaan akan dilanjutkan, serta bagaimana pembiayaan operasionalnya.

Bagi warga pulau kecil dan desa terpencil di NTT, kejelasan kebijakan tentang kapal pelayanan kesehatan menjadi penting. Kapal dapat menjadi salah satu jawaban atas hambatan geografis, tetapi efektivitasnya bergantung pada integrasi dengan puskesmas dan rumah sakit, kesinambungan layanan sebelum dan sesudah kapal berlabuh, serta kepastian rujukan bagi pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan.

Sumber

• Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan NTT 2019–2023 (PDF)
• doctorSHARE – Program Rumah Sakit Apung (RSA) dr. Lie Dharmawan
• Kontan – Layani Wilayah Terpencil 15 Tahun, DoctorSHARE Menambah Rumah Sakit Apung Baru
• Green Network – Dedikasi Dokter Lie Dharmawan Bawa Akses Kesehatan Gratis ke Daerah Terpencil
• Fimela – Gerakan Membuka Akses Kesehatan di Wilayah Terpencil
• NTTOnline – Dinkes NTT Luncurkan Program PGBT Atasi Kematian Anak
• Sri Wahyuni – Pemeriksaan Puskesmas di Daerah Terpencil terhadap Fasilitas Kesehatan
• Media Indonesia – Layani Kesehatan di Wilayah 3T dengan Rumah Sakit Apung
• MBTech