Bidan untuk Negeri di NTT dan Tantangan Layanan Ibu Anak 3T

Labuan Bajo — Program Bidan untuk Negeri (BUN) yang dijalankan Dompet Dhuafa melalui Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Nusa Tenggara Timur merupakan inisiatif penempatan bidan di wilayah terpencil untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak. Program ini menyasar daerah 3T dan menjadi pelengkap layanan kesehatan pemerintah, bukan pengganti permanen.

Dompet Dhuafa menjelaskan BUN sebagai program yang menempatkan bidan di daerah terluar, terjauh, dan terpencil untuk memperkuat akses pemeriksaan kehamilan, mengurangi persalinan di rumah, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Program ini sekaligus mengedukasi masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak, stunting, sanitasi, dan penyakit tidak menular.

Layanan dekat untuk daerah 3T

Menurut penjelasan Dompet Dhuafa, BUN dirancang sebagai inisiatif yang meningkatkan akses layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Layanan bidan di komunitas membantu ibu hamil melakukan pemeriksaan rutin, memantau risiko kehamilan, dan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan.

Dalam paparan program di jaringan Primary Health Care Network, Dompet Dhuafa menyebut BUN bertujuan mengurangi persalinan di rumah dan angka kematian dengan meningkatkan akses layanan, sekaligus memperkuat peran bidan lokal selama periode pendampingan yang digambarkan sebagai dua tahun yang transformatif.

BUN dikembangkan sebagai bagian dari portofolio layanan LKC Dompet Dhuafa yang telah hadir di beberapa provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur. Di NTT, LKC Dompet Dhuafa NTT sebelumnya menggulirkan program-pos sehat dan kegiatan pemantauan kesehatan bersama puskesmas dan pemerintah desa, menunjukkan pola kemitraan dengan layanan kesehatan publik.

Durasi pendampingan dan keberlanjutan

Penjelasan mengenai BUN di jaringan Primary Health Care menyebutkan bahwa program dirancang untuk memperkuat akses dan pemberdayaan bidan selama dua tahun. Periode tersebut menjadi ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat, membiasakan kunjungan pemeriksaan kehamilan, dan memperbaiki rujukan persalinan.

Namun, keberlanjutan layanan kesehatan di wilayah sulit dijangkau tidak dapat berhenti pada akhir periode pendampingan. Pemerintah daerah dan mitra pelaksana perlu merancang pembagian tanggung jawab yang jelas mengenai tenaga, pembiayaan, pencatatan pasien, ketersediaan obat, serta rujukan bagi kehamilan berisiko. Hal ini sejalan dengan praktik LKC Dompet Dhuafa NTT yang menggandeng puskesmas dan aparat desa dalam program-pos sehat.

Jika keberlanjutan tidak direncanakan sejak awal, masyarakat di wilayah terpencil berisiko kembali pada kondisi minim layanan setelah program selesai. Karena itu, integrasi dengan jejaring puskesmas, dinas kesehatan, dan pemerintah desa menjadi penentu apakah perubahan yang dibawa BUN dapat bertahan.

Integrasi layanan di lapangan

Bidan yang hadir di komunitas akan lebih efektif bila menjadi bagian dari jejaring layanan publik. Pemeriksaan di tingkat komunitas perlu terhubung dengan persalinan di fasilitas kesehatan, sistem rujukan, dan mekanisme pembiayaan yang memungkinkan ibu hamil di wilayah sulit dijangkau mengakses layanan lanjutan.

Dalam praktik lain di NTT, LKC Dompet Dhuafa NTT menggelar pemantauan kesehatan lansia dan penyakit tidak menular di Posyandu Melati 4 Kupang bersama bidan puskesmas dan kader posyandu. Pola ini menunjukkan bahwa layanan yang digagas lembaga nirlaba dapat memperkuat kapasitas pemerintah bila dibangun dalam kemitraan yang jelas.

Untuk program seperti BUN, indikator keberhasilan perlu terbuka bagi publik: jumlah ibu hamil yang terlayani, cakupan pemeriksaan kehamilan, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan, serta seberapa jauh layanan bertahan setelah pendampingan berakhir. Tanpa indikator yang terukur, sulit menilai apakah kehadiran bidan di wilayah 3T benar-benar mengurangi risiko bagi ibu dan anak.

Konteks Nusa Tenggara Timur

LKC Dompet Dhuafa NTT berkantor di Kupang dan menjalankan berbagai program kesehatan komunitas bersama puskesmas dan pemerintah desa, termasuk pos sehat dan pemantauan penyakit tidak menular. Kehadiran BUN sebagai bagian dari jaringan program kesehatan ini ditempatkan pada konteks NTT yang masih menghadapi tantangan stunting dan keterbatasan akses layanan di wilayah terpencil.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kupang tengah membahas kebijakan relokasi warga Pulau Kera untuk memperbaiki akses terhadap layanan dasar, termasuk kesehatan. Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di wilayah sulit dijangkau memerlukan kombinasi antara program komunitas seperti BUN dan keputusan tata ruang serta pelayanan dasar oleh pemerintah.

Dengan demikian, BUN dapat dibaca sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghadirkan layanan kesehatan dekat dengan warga di wilayah 3T. Tantangannya adalah memastikan program yang bertumpu pada lembaga nirlaba terhubung erat dengan sistem kesehatan publik agar manfaatnya bertahan setelah masa pendampingan selesai.

Sumber

• Humabetang.com – Program Bidan untuk Negeri Tingkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Pulang Pisau
• PHC Network – Initiative: Bidan untuk Negeri
• Dompet Dhuafa – Pendewasaan 20 Tahun Berdiri, LKC Bentangkan Layanan dan Perkuat Program Kesehatan
• Dompet Dhuafa NTT – LKC Dompet Dhuafa NTT Pantau Kesehatan Lansia dan PTM di Posyandu Melati 4 Kupang
• Kupangberita.com – Pemkab Kupang Relokasi Warga Pulau Kera Demi Akses Layanan Dasar, Warga Sulamu dan Desa Pantulan Dukung Penuh