Nelayan Komodo Keluhkan Biaya dan Akses BBM untuk Melaut

Labuan Bajo — Nelayan tradisional di sejumlah wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mengeluhkan kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak untuk melaut. Dalam laporan Victory News Manggarai Barat pada Kamis, 3 Februari 2022, nelayan menyebut biaya bahan bakar dapat mencapai sekitar Rp25.000–Rp30.000 per trip ketika membeli dengan harga nonsubsidi.

Keluhan disampaikan nelayan dari Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, dan Pulau Rinca, Desa Pasir Panjang. Mereka menilai pasokan bahan bakar di pulau-pulau tersebut belum sebanding dengan kebutuhan operasional kapal nelayan.

Abdul Ranji, nelayan asal Pulau Seraya Besar, mengatakan nelayan kecil kerap membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Abdul, kondisi itu meningkatkan ongkos melaut dan menekan pendapatan nelayan kecil.

“Kesulitan mendapatkan BBM sering terjadi. Kami terpaksa membeli bahan bakar eceran dengan harga yang cukup mahal,” kata Abdul, seperti dikutip Victory News Manggarai Barat.

Pasokan belum memenuhi kebutuhan

Nelayan Pulau Rinca, Ismail, menyebut persoalan kelangkaan BBM telah dirasakan setiap tahun. Ia mengatakan tekanan terhadap pasokan semakin terasa ketika aktivitas ekonomi dan pariwisata mulai meningkat di kawasan tersebut.

Menurut Ismail, solar untuk nelayan tersedia melalui stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan. Namun ia menilai jumlah pasokan belum mencukupi kebutuhan seluruh nelayan di wilayah itu.

Akibat keterbatasan tersebut, Ismail menyebut masih ada puluhan kapal yang tidak dapat melaut karena kebutuhan solar untuk beberapa pekan belum terpenuhi. Ia berharap pemerintah segera memperbaiki distribusi BBM bersubsidi agar nelayan dapat kembali melaut tanpa kendala bahan bakar.

Kondisi nelayan kecil yang sulit mengakses BBM bersubsidi dan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi juga dilaporkan terjadi di berbagai daerah lain. Koalisi nelayan yang berjumpa dengan Kantor Staf Presiden menyatakan banyak nelayan kecil tidak bisa mengakses BBM bersubsidi dan harus membeli di pengecer dengan harga lebih tinggi.

Biaya dan usulan nelayan

Dalam laporan Victory News, nelayan menyebut rata-rata harus mengeluarkan biaya solar atau premium sekitar Rp25.000–Rp30.000 per trip jika membeli dengan harga nonsubsidi. Biaya tambahan ini dipandang memberatkan nelayan kecil yang bergantung pada hasil tangkapan harian.

Abdul mengusulkan agar pemerintah daerah memperbaiki tata niaga serta distribusi solar dan premium. Ia mendorong pelibatan organisasi nelayan dan koperasi sebagai pengelola distribusi BBM di kampung-kampung nelayan. Usulan penyaluran solar bersubsidi melalui koperasi untuk memperbaiki akses nelayan juga pernah dibahas dalam laporan tentang kebijakan distribusi BBM nelayan di tingkat nasional.

Konteks lebih luas

Kesulitan nelayan tradisional mengakses BBM bersubsidi tidak hanya terjadi di Kecamatan Komodo. Ombudsman dan organisasi nelayan mencatat berbagai keluhan soal akses BBM bersubsidi di sejumlah wilayah pesisir, termasuk kewajiban rekomendasi dan terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Dalam situasi pasokan resmi yang terbatas, nelayan di beberapa daerah terpaksa membeli BBM eceran dengan harga yang bisa lebih tinggi dari harga subsidi.

Laporan pada 3 Februari 2022 tentang nelayan di Kecamatan Komodo menunjukkan pola serupa di wilayah kepulauan Manggarai Barat: pasokan BBM resmi dinilai belum memenuhi kebutuhan, akses stasiun khusus nelayan terbatas, dan nelayan kecil menanggung biaya lebih besar saat membeli BBM nonsubsidi atau eceran.

Sumber

• Victory News Manggarai Barat
• Liputan6 - Penyaluran Solar Subsidi untuk Nelayan Bakal Lewat Koperasi
• Koalisi nelayan (KNTI) – Mengadu ke KSP, Nelayan Keluhkan Sulit Akses BBM Bersubsidi
• Kumparan Bisnis – Ombudsman RI Ungkap Penyebab Nelayan Tradisional Sulit Dapat BBM Subsidi