Mengapa RAPBD Manggarai Barat 2027 Disorot karena SiLPA?
DPRD Manggarai Barat menyoroti realisasi pendapatan 71,20 persen dan belanja 59,76 persen per 30 September 2026. Selisihnya dinilai berpotensi memperbesar SiLPA.
Oleh Arsyid Muhamad
· Peristiwa: · 2 menit baca
Labuan Bajo — DPRD Kabupaten Manggarai Barat menggelar Rapat Paripurna Ke-4 pada Rabu, 14 Oktober 2026, untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera menyoroti realisasi pendapatan dan belanja hingga 30 September 2026 yang berpotensi memicu sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) besar.
Realisasi pendapatan daerah tercatat 71,20 persen atau Rp 832,6 miliar. Pada periode yang sama, realisasi belanja mencapai 59,76 persen atau Rp 738,6 miliar. Selisih capaian tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena masih menyisakan pekerjaan pemerintah daerah untuk menuntaskan pelaksanaan anggaran sampai akhir tahun.
Enam fraksi juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD), arah belanja, dan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) Rp 20 miliar untuk penanganan gempa. Fraksi Gabungan Nurani Sejahtera mempertanyakan potensi SiLPA, sementara fraksi lain memberi catatan atas rendahnya realisasi sejumlah pos belanja.
Mengapa sorotan RAPBD 2027 penting bagi warga Manggarai Barat
Perbedaan antara realisasi pendapatan dan belanja memberi gambaran tentang kecepatan program pemerintah berjalan. Bagi warga Labuan Bajo dan kecamatan lain di Manggarai Barat, pembahasan ini berkaitan dengan seberapa cepat anggaran diterjemahkan menjadi layanan publik, pembangunan, dan penanganan kebutuhan pascabencana.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kemudian menjelaskan bahwa selisih realisasi tersebut antara lain berkaitan dengan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Dananya telah masuk ke kas daerah, tetapi sebagian kegiatan masih berjalan sehingga perangkat daerah belum mengajukan pencairan. Pemerintah juga menyebut perangkat daerah dikerahkan menangani dampak gempa sejak 16 Agustus hingga 30 September 2026, sehingga kegiatan rutin belum berjalan optimal.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menyatakan pemerintah akan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Setelah pandangan umum fraksi disampaikan, pembahasan RAPBD 2027 berlanjut pada tingkat komisi dan Badan Anggaran DPRD.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini
Pariwisata & TN Komodo
Nama ilmiah komodo: Varanus komodoensis dan arti sebutannya
Nama ilmiah komodo adalah Varanus komodoensis. Istilah ini dipakai dalam sumber pemerintah dan pendidikan untuk menyebut biawak komodo, satwa endemik…
Terbaru di Manggarai Barat
Baca juga
