IPM Manggarai Barat Naik, tetapi Pemerataan Layanan Masih Menjadi Tantangan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manggarai Barat meningkat dari 66,95 pada 2022 menjadi 68,68 pada 2024, tetapi capaian pendidikan dan pemerataan layanan dasar masih menjadi persoalan. Dokumen pemerintah daerah menyebut rata-rata lama sekolah pada 2023 mencapai 8,41 tahun, sementara layanan kesehatan dan pendidikan belum merata antarwilayah.

Bagaimana perkembangan IPM Manggarai Barat?

IPM Manggarai Barat naik dari 66,95 pada 2022 menjadi 68,68 pada 2024, menurut Laporan Kajian Regional Diagnostic Bappeda Manggarai Barat. Dokumen yang sama mengaitkan perbaikan itu dengan peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta perbaikan akses dan kualitas layanan.

Angka tersebut menggambarkan capaian gabungan dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Karena itu, kenaikan IPM tidak berarti seluruh kecamatan atau desa telah menerima layanan dengan kualitas yang sama.

Seberapa jauh capaian pendidikan?

Rata-rata lama sekolah di Manggarai Barat pada 2023 tercatat 8,41 tahun, menurut Bappeda Manggarai Barat. Dokumen itu menyetarakan capaian tersebut dengan kelas 2 SMP dan menyebutnya masih di bawah capaian nasional yang berada di atas 9 tahun.

Data itu menunjukkan ukuran pendidikan yang perlu dibaca bersama akses sekolah. Bappeda mencatat jumlah fasilitas pendidikan, terutama sekolah menengah, masih terbatas di beberapa kecamatan sehingga sebagian pelajar harus berpindah ke wilayah yang lebih terjangkau.

Apakah layanan kesehatan sudah merata?

Belum sepenuhnya. Bappeda menyebut sebagian besar layanan kesehatan masih terpusat di Labuan Bajo, sedangkan desa-desa perbukitan menghadapi akses terbatas, terutama ketika cuaca ekstrem.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Manggarai Barat 2025–2029 mencatat prevalensi stunting pada balita sebesar 36,2 persen pada 2024. Angka itu merupakan indikator daerah yang berbeda konteks dengan angka nasional atau provinsi, sehingga tidak tepat dibandingkan tanpa melihat definisi dan tahun pengukurannya.

Apa arti data ini bagi kebijakan kecamatan dan desa?

Kenaikan IPM berjalan bersamaan dengan tantangan pemerataan. Bappeda mencatat infrastruktur pendidikan dan kesehatan berkembang, tetapi belum sepenuhnya mengikuti pertumbuhan penduduk dan kebutuhan layanan dasar.

Dalam pembangunan daerah, persoalan yang perlu ditangani bukan hanya peningkatan angka kabupaten, melainkan juga kesenjangan akses antarkecamatan dan desa. Laporan Bappeda menyebut perlunya peningkatan infrastruktur pendidikan dasar, layanan kesehatan primer, air minum layak, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Data mana yang menjadi rujukan?

BPS Kabupaten Manggarai Barat menerbitkan Kabupaten Manggarai Barat Dalam Angka 2025 pada 28 Februari 2025. Publikasi itu menjadi rujukan statistik daerah, sedangkan dokumen Bappeda memadukan indikator pembangunan untuk membaca kondisi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Dengan demikian, IPM 68,68 pada 2024 perlu dibaca sebagai capaian agregat kabupaten. Untuk menilai kebutuhan di desa tertentu, pemerintah dan warga tetap memerlukan data sektoral serta informasi layanan pada tingkat kecamatan dan desa.

Sumber

• Bappeda Kabupaten Manggarai Barat
• Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat