Manggarai Barat Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 6,20 Persen pada 2026

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menargetkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 6,20 persen pada 2026 seiring peningkatan investasi dan penguatan sektor strategis, seperti termuat dalam paparan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.

Menurut laporan RRI, target tersebut disampaikan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam rapat paripurna DPRD Manggarai Barat pada Kamis, 6 Agustus 2026. Target pertumbuhan ekonomi ini diposisikan sebagai sasaran kebijakan fiskal daerah untuk tahun anggaran 2026.

Masih merujuk paparan yang sama, pemerintah daerah menyiapkan delapan arah kebijakan ekonomi makro 2026. Arah kebijakan itu mencakup percepatan pariwisata berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, pengembangan UMKM, penciptaan iklim investasi yang kondusif, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan konektivitas dan infrastruktur.

Target makro: pertumbuhan, kemiskinan, dan ketimpangan

Pemerintah daerah tidak hanya menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga indikator sosial lain. RRI mencatat bahwa angka kemiskinan ditargetkan turun dari 16,25 persen pada APBD induk menjadi 15,65 persen dalam perubahan anggaran 2026.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manggarai Barat ditargetkan mencapai 70,47 pada 2026, sementara Gini Ratio dipatok pada 0,315. Gini Ratio digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan; semakin rendah angkanya, semakin kecil ketimpangan.

Rencana pembangunan menengah daerah Manggarai Barat 2021–2026 juga memproyeksikan peningkatan kinerja ekonomi dan pendapatan daerah secara bertahap sampai 2026. Dokumen perencanaan itu menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama, dengan sasaran peningkatan laju pertumbuhan yang inklusif.

Investasi, diversifikasi, dan cetak sawah baru

Pemerintah kabupaten mengaitkan target 6,20 persen dengan iklim investasi yang kondusif dan diversifikasi basis ekonomi. Menurut RRI, pengembangan UMKM, pengurangan pengangguran, dan penguatan konektivitas serta infrastruktur termasuk di antara instrumen yang diarahkan untuk mendukung sasaran tersebut.

Di sektor pertanian, program nasional cetak sawah baru menjadi salah satu tumpuan penguatan ketahanan pangan. Kodim 1630/Manggarai Barat menyatakan siap mendampingi pelaksanaan program cetak sawah di daerah, mulai dari pengolahan lahan hingga panen, sebagai bagian dari strategi memperluas lahan sawah baru secara nasional.

Program cetak sawah nasional menargetkan perluasan lahan sawah hingga 1 juta hektare pada periode 2025–2026 dan 3 juta hektare hingga 2029. Dalam penjelasan tersebut, angka 1 juta hektare merujuk target nasional, bukan angka spesifik untuk Manggarai Barat.

Peran pariwisata dan UMKM

Pemerintah daerah menempatkan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu arah kebijakan ekonomi makro 2026, sejalan dengan posisi Manggarai Barat sebagai destinasi wisata utama di Flores bagian barat. Pengembangan UMKM dan peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan memperluas manfaat pertumbuhan.

RRI menyebut bahwa akselerasi ekonomi regional di Manggarai Raya dan Ngada didukung oleh kinerja fiskal pemerintah pusat. Manggarai Barat mencatat pertumbuhan ekonomi 5,82 persen pada 2025 berdasarkan data BPS, tertinggi di antara kabupaten lain di kawasan tersebut. Kondisi ini dipandang sebagai modal awal untuk mengejar target yang lebih tinggi pada 2026.

Berdasarkan kajian diagnostik regional, perekonomian Manggarai Barat diperkirakan tumbuh stabil dengan tren peningkatan jangka panjang. Proyeksi jangka panjang menggunakan metode ARIMA menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat bertahap dari sekitar 5,30 persen pada 2025 menuju lebih dari 6 persen pada dekade berikutnya.

Validasi penerima bantuan dan agenda layanan dasar

Seiring target penurunan kemiskinan, pemerintah daerah menyiapkan langkah validasi penerima bantuan sosial. Menurut RRI, validasi akan melibatkan aparatur pemerintah, guru, kader Posyandu, dan perangkat desa, dengan dukungan aplikasi berbasis data sensus ekonomi yang dikembangkan bersama BPS, Kementerian Dalam Negeri, dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Belanja wajib pendidikan dan kesehatan, peningkatan layanan publik berbasis digital, serta penguatan layanan dasar desa turut dimasukkan dalam agenda perencanaan. Dokumen perencanaan daerah menekankan peningkatan pendapatan dan belanja daerah secara bertahap hingga 2026, dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata yang moderat.

Sumber

• RRI Ende - Ekonomi Manggarai Barat 2026 Ditarget Tumbuh 6,20 Persen
• JDIH Kabupaten Manggarai Barat - RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021–2026
• Okebajo - Sinergi TNI dan Pemkab Mabar Diperkuat, Kodim 1630 Siap Kawal Program Prioritas Nasional hingga ke Desa