Bantuan Beras untuk Pesisir Utara Manggarai Barat Pascagempa Flores

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyalurkan bantuan beras dan kebutuhan dasar kepada warga terdampak gempa Flores di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan di bagian utara kabupaten pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Penyaluran bantuan dilakukan dalam masa status tanggap darurat bencana selama 14 hari, 15–28 Agustus 2026, berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 229/KEP/HK/2026, sebagaimana tercantum dalam laporan situasi penanganan gempa dan tsunami Flores.

Menurut laporan Florespos, pemerintah kabupaten telah menyalurkan beras lebih dari 53 ton hingga 21 Agustus 2026 ke berbagai kecamatan terdampak, termasuk wilayah pesisir dan kepulauan seperti Tanjung Boleng, Boleng Darat, Rangko, Batu Tiga, Pulau Medang, Pontianak, Pulau Longos, dan Kampung Pasir Panjang.

Distribusi bantuan ke pesisir dan kepulauan

Florespos melaporkan bahwa selain penyaluran ke kecamatan di daratan utama, bantuan beras juga dikirim ke wilayah pesisir dan kepulauan Manggarai Barat yang terdampak gempa. Untuk wilayah tersebut, pemerintah kabupaten menyalurkan beras antara lain ke Tanjung Boleng sekitar 1,5 ton, Boleng Darat 940 kilogram, Rangko 600 kilogram, Batu Tiga 750 kilogram, Pulau Medang 750 kilogram, Pontianak sekitar 2 ton, Pulau Longos sekitar 2 ton, dan Kampung Pasir Panjang 750 kilogram.

Laporan situasi lembaga kemanusiaan yang memantau penanganan gempa dan tsunami Flores menyebutkan bahwa untuk Kabupaten Manggarai Barat disiapkan 50 ton beras sebagai bagian dari paket bantuan logistik tanggap darurat, selain tenda pengungsi, paket makanan siap saji, selimut, tikar, dan perlengkapan keluarga.

Sejumlah kementerian dan lembaga juga menyalurkan bantuan terpisah ke Flores dan Manggarai Barat. Kementerian Pertanian, misalnya, mencatat adanya pengajuan bantuan 60 ton beras untuk Manggarai Barat dalam rangka penanganan dampak gempa. Badan Urusan Logistik (Bulog) NTT menyalurkan beras cadangan pemerintah ke tujuh kabupaten terdampak di Flores, termasuk Manggarai Barat, dengan total 862 ton beras yang didistribusikan bertahap.

Peran BPOLBF dan kolaborasi lintas sektor

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) terlibat dalam penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak gempa di wilayah pesisir utara Manggarai Barat. Dalam siaran resminya, BPOLBF menyebut penyaluran bantuan beras dilakukan sebagai wujud solidaritas pegawai Kementerian Pariwisata RI, dengan total 3 ton beras yang disalurkan ke posko BNPB di Labuan Bajo dan posko bersama BPBD di Kabupaten Manggarai untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.

Florespos menuliskan bahwa pemerintah kabupaten bekerja bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyalurkan bantuan sosial ke wilayah pesisir utara, dengan penekanan pada percepatan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak gempa. Dalam keterangan tersebut, Bupati Manggarai Barat menyatakan bahwa logistik akan didistribusikan ke pesisir utara dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.

Selain BPOLBF dan pemerintah daerah, sejumlah institusi lain juga mengirim bantuan ke Manggarai Barat pascagempa. Bulog NTT menyalurkan puluhan ton beras ke kabupaten ini sebagai bagian dari penanganan bencana di Flores. Laporan lain mencatat penyaluran bantuan dari berbagai lembaga, termasuk kementerian dan organisasi keagamaan, berupa beras, paket sembako, dan dukungan layanan sosial bagi masyarakat terdampak.

Konteks penanganan gempa Flores

Gempa berkekuatan M7,7 yang mengguncang Flores dan sekitarnya menyebabkan kerusakan luas di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai Barat. Laporan Florespos menyebut 6.961 rumah di Manggarai Barat mengalami kerusakan akibat gempa tersebut. Dalam masa tanggap darurat, pemerintah kabupaten bersama pemerintah pusat dan lembaga lain memfokuskan penanganan pada pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan tenda pengungsian, dan distribusi logistik ke wilayah yang aksesnya terbatas.

Penyaluran bantuan ke wilayah pesisir dan kepulauan, termasuk pesisir utara Manggarai Barat, dilakukan bertahap dengan kombinasi jalur laut dan darat. Menurut berbagai laporan, distribusi bantuan ke wilayah-wilayah ini memerlukan koordinasi lintas instansi karena kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi.

Sumber

• Florespos.net
• IHCP Indonesia
• BPOLBF (Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores)
• RRI Kupang