Lahan Sekolah Rakyat Ende, Aemuri Jadi Usulan Utama

Ende — Pemerintah Kabupaten Ende mengajukan lahan lebih dari delapan hektare di Desa Aemuri, Kecamatan Wewaria, sebagai lokasi Sekolah Rakyat setelah lahan sekitar tujuh hektare di Desa Tiweria, Kecamatan Nangapanda, dinilai tidak memenuhi syarat teknis untuk pembangunan sekolah berasrama itu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ende Mathilda Gaudensia Ilmoe sebelumnya menjelaskan pemerintah daerah menerima hibah tanah sekitar tujuh hektare dari Mosalaki Suku Tiwe dan keluarga Uwa Wea di Dusun Tiwe, Desa Tiweria, untuk Sekolah Rakyat. Lahan tersebut berada di kawasan perbukitan sehingga memerlukan kajian teknis lebih lanjut untuk memastikan kelayakan pembangunan fasilitas pendidikan berasrama dari jenjang SD hingga SMA.

Lahan Tiweria Dinilai Kurang Memenuhi Syarat

Menurut pemberitaan lokal, lahan di Tiweria telah disurvei tim teknis pemerintah daerah. Kajian awal menunjukkan lokasi berada di atas bukit dengan kontur miring, sehingga berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tanah, akses jalan, dan prasarana pendukung.

Informasi mengenai hasil survei teknis tersebut disampaikan pejabat Dinas Sosial Ende kepada media lokal pada awal Agustus 2026. Berdasarkan kajian, pemerintah kabupaten menilai lahan Tiweria kurang memenuhi syarat teknis sebagai lokasi utama Sekolah Rakyat dan perlu menyiapkan alternatif lain.

Aemuri Jadi Usulan Utama Pemkab Ende

Dinas Sosial Kabupaten Ende melakukan survei ke sejumlah titik sebelum Bupati Ende menetapkan Desa Aemuri sebagai lahan yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Lokasi di Aemuri berada di atas bukit, namun memiliki luasan lebih dari delapan hektare yang dinilai mendekati ketentuan kebutuhan lahan Sekolah Rakyat sekitar 8–10 hektare sebagaimana disampaikan sejumlah pejabat terkait program ini di daerah lain.

Pemerintah daerah menilai lahan yang luas dan relatif datar sulit ditemukan di wilayah Ende. Karena itu, Aemuri dan satu lokasi lain di Desa Welamosa disebut sebagai pilihan yang paling memungkinkan, dengan keputusan akhir tetap bergantung pada penilaian dan persetujuan kementerian terkait.

Proses hibah lahan Aemuri dari pemilik kepada pemerintah daerah dilaporkan telah diselesaikan. Pemerintah kabupaten kemudian menyusun dan mengirimkan proposal kepada Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Sosial Provinsi, serta Balai Sarana dan Prasarana wilayah NTT, untuk mendukung usulan lokasi Sekolah Rakyat di Ende.

Menunggu Keputusan dan Jadwal Pembangunan

Dalam koordinasi dengan Balai Sarana dan Prasarana Provinsi, pemerintah kabupaten mendapatkan informasi bahwa beberapa lokasi Sekolah Rakyat di kabupaten lain, seperti Sikka, Nagekeo, dan Ngada, dinilai memiliki lahan lebih datar sehingga berpotensi diprioritaskan dalam pembangunan. Kondisi ini dapat memengaruhi peluang serta waktu pembangunan Sekolah Rakyat di Ende.

Pemerintah Kabupaten Ende menyatakan masih menunggu tanggapan dari kementerian dan unit pelaksana teknis terkait sebelum dapat menetapkan jadwal pembangunan Sekolah Rakyat di Aemuri. Target nasional menunjukkan pembangunan dan perluasan Sekolah Rakyat berlangsung bertahap hingga tahun ajaran 2026/2027, namun penetapan waktu pembangunan di setiap lokasi, termasuk Ende, bergantung pada kesiapan lahan dan keputusan pemerintah pusat.

Sumber

• TribunFlores.com
• GlobalFlores.com
• RRI Ende
• Tirto.id
• Detik.com
• Kumparan
• FloresPos.net