KUR NTT Tembus Rp1,07 Triliun hingga 30 April 2026

Labuan Bajo — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga 30 April 2026 tercatat mendekati Rp1,08 triliun dan menjangkau 20.521 debitur, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan dan pemberitaan media lokal di Kupang.

Dalam siaran pers DJPb NTT tentang kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di NTT, pemerintah menyebut penyaluran KUR mencapai sekitar Rp1,076 triliun dengan 20.521 debitur dan tumbuh 17,36 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Media lokal yang mengutip Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan menulis bahwa realisasi KUR di NTT hingga 30 April 2026 telah mencapai Rp1,08 triliun dan menunjukkan pertumbuhan tahunan 17,36 persen, dengan sebaran penerima yang terpusat di wilayah perkotaan dan sentra usaha.

Sesuai siaran pers DJPb NTT, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima KUR terbesar dengan penyaluran sekitar Rp511,42 miliar atau 48 persen dari total realisasi.

Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan berada di posisi berikutnya dengan penyaluran sekitar Rp209 miliar atau sekitar 19 persen dari total, menunjukkan adanya peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha tani di NTT.

Namun, data yang dipublikasikan DJPb NTT belum merinci penyaluran KUR per kabupaten di seluruh Flores, termasuk Kabupaten Manggarai Barat.

Informasi yang tersedia baru menunjukkan penyaluran terbesar berada di Kota Kupang dengan realisasi sekitar Rp142,30 miliar kepada lebih dari 1.500 debitur, sementara kabupaten dengan penyaluran terkecil disebut Sabu Raijua dengan nilai sekitar Rp1,5 miliar dan jumlah debitur yang jauh lebih sedikit.

Dominasi KUR mikro dan peran BRI

Dalam pemberitaan media lokal yang mengutip data DJPb, Bank Rakyat Indonesia (BRI) disebut sebagai penyalur KUR terbesar di NTT hingga akhir April 2026 dengan realisasi sekitar Rp865,04 miliar.

Penyaluran tersebut menjangkau hampir 19 ribu debitur, menunjukkan dominasi BRI dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil di NTT.

Masih menurut keterangan Adi Setiawan yang disampaikan dalam forum di Kupang, skema KUR mikro menjadi instrumen pembiayaan yang paling banyak dimanfaatkan.

Nilainya mencapai sekitar Rp766,93 miliar dan diberikan kepada lebih dari 19 ribu debitur, mencerminkan karakter pelaku usaha di NTT yang didominasi oleh usaha berskala mikro.

Data DJPb juga menunjukkan bahwa titik penyaluran KUR terbesar secara wilayah berada di Kota Kupang, sejalan dengan konsentrasi aktivitas perdagangan dan jasa di ibu kota provinsi.

Di sisi lain, wilayah dengan penyaluran terkecil seperti Sabu Raijua masih mencatatkan realisasi di kisaran Rp1,5 miliar dengan jumlah debitur puluhan orang, yang menggambarkan tantangan pemerataan akses kredit di daerah kepulauan berpenduduk relatif sedikit.

Pembiayaan program perumahan dan Ultra Mikro

Selain KUR, DJPb NTT dalam siaran pers yang sama menyebutkan realisasi pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) hingga 30 April 2026 di NTT telah melampaui Rp120 miliar.

Pembiayaan tersebut terbagi antara dukungan sisi permintaan rumah, yaitu fasilitas kredit kepada masyarakat berpenghasilan menengah bawah, dan sisi pasokan rumah melalui dukungan ke pengembang dan program perumahan.

Pada saat yang sama, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di NTT tercatat tumbuh pesat.

Dalam sebuah forum yang diliput radio publik di Kupang, Adi Setiawan menjelaskan bahwa pembiayaan UMi hingga April 2026 mencapai sekitar Rp105,42 miliar dan menjangkau 18.745 debitur.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) disebut sebagai penyalur terbesar pembiayaan UMi di NTT, dengan kontribusi nilai penyaluran yang dominan dibandingkan lembaga lain.

Arah kebijakan dan dampak ke daerah

Kanwil DJPb NTT menyatakan bahwa pemerintah mendorong agar penyaluran KUR dan pembiayaan UMi diarahkan untuk memperkuat modal kerja pelaku usaha produktif, terutama di sektor pertanian dan perdagangan.

Dalam forum koordinasi dengan Bank Indonesia dan pemerintah daerah yang diberitakan media, Adi Setiawan menekankan pentingnya menghubungkan pembiayaan dengan pendampingan usaha, akses pasar, dan perbaikan tata niaga agar pembiayaan benar-benar mendukung peningkatan kesejahteraan.

Di sisi pertanian, DJPb NTT mencatat bahwa penyaluran KUR ke sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan di NTT pada 2026 terus tumbuh dan berkontribusi terhadap penguatan produksi.

Namun, data yang dipublikasikan hingga kini belum menguraikan secara rinci porsi penyaluran KUR untuk Kabupaten Manggarai Barat maupun Flores bagian barat.

Karena itu, dampak spesifik kenaikan KUR terhadap pelaku usaha di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya belum dapat ditarik dari data resmi, meski tren penyaluran di tingkat provinsi menunjukkan penguatan akses pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil di NTT.

Sumber

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kanwil NTT
• Pos-Kupang (Tribun Network)
• RRI Kupang