DPRD NTT Dorong Relaksasi Kredit Warga Terdampak Gempa Flores

Kupang — DPRD Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan relaksasi kredit bagi warga yang terdampak gempa Flores, khususnya pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan yang masih menghadapi tekanan ekonomi pascabencana.

Permintaan itu tercantum dalam laporan Badan Anggaran DPRD NTT mengenai hasil pembahasan Rancangan Perubahan APBD NTT Tahun Anggaran 2026. Menurut laporan tersebut, masyarakat terdampak gempa yang bergerak di sektor UMKM, pertanian, dan perikanan dinilai belum sepenuhnya pulih sehingga tetap harus membayar cicilan pinjaman ketika pendapatan mereka turun.

Ketua DPRD NTT Emi Nomleni menyampaikan bahwa pemerintah perlu membangun komunikasi dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya agar tersedia keringanan bagi debitur terdampak bencana. Ia menyebut kelompok yang paling merasakan tekanan adalah pelaku UMKM, petani, dan nelayan yang mata pencahariannya terganggu akibat kerusakan infrastruktur, lahan, serta sarana produksi setelah gempa.

“Kalau ada pinjaman-pinjaman, tentu memang pemerintah harus melakukan koordinasi untuk bisa ada relaksasi,” kata Emi Nomleni, seperti dikutip dari laporan POS-KUPANG.COM yang dimuat Tribunnews Kupang pada Jumat, 19 September 2026.

Dalam penjelasannya, Emi menyatakan mekanisme relaksasi dapat disesuaikan dengan ketentuan masing-masing lembaga keuangan. Ia menyebut bank-bank milik negara, Bank NTT, dan lembaga keuangan lain sebagai pihak yang perlu diajak berkoordinasi untuk menyepakati bentuk keringanan yang tidak menambah beban warga yang sedang memulihkan kehidupan dan usahanya.

Relaksasi kredit dan kebijakan perbankan

Laporan tersebut tidak merinci satu skema keringanan tertentu, namun menggunakan istilah relaksasi atau keringanan kredit yang perlu dibahas bersama lembaga keuangan. Menurut Emi, kesepakatan penting agar kewajiban pembayaran tidak menjadi beban tambahan bagi debitur terdampak bencana.

Sejalan dengan dorongan DPRD, pemerintah provinsi NTT melalui rapat koordinasi penanganan gempa Flores juga mendorong lembaga keuangan memberikan restrukturisasi dan relaksasi pinjaman bagi masyarakat terdampak. Dalam kebijakan pemulihan ekonomi, dukungan diarahkan kepada sektor pertanian, kelautan dan perikanan, UMKM, serta perdagangan agar mata pencaharian warga dapat kembali berjalan.

Di tingkat perbankan, Bank NTT telah menyiapkan skema penangguhan pembayaran kredit bagi nasabah yang terdampak gempa Flores. Menurut penjelasan manajemen Bank NTT, terdapat dua pilihan skema: penangguhan pembayaran pokok kredit hingga enam bulan, serta penangguhan pembayaran pokok dan bunga selama tiga bulan, sesuai ketentuan program yang berlaku. Skema ini ditujukan untuk membantu nasabah melewati masa pemulihan pascabencana.

Kombinasi dorongan kebijakan dari DPRD dan Pemprov NTT serta program penangguhan dari Bank NTT menunjukkan bahwa relaksasi kredit bagi warga terdampak gempa sedang dibahas dan sebagian telah diterapkan melalui skema perbankan.

Dampak gempa terhadap ekonomi lokal

Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores berdampak pada aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan, UMKM, pertanian, dan perikanan. Kementerian Perdagangan mencatat kerusakan sejumlah pasar, termasuk Pasar Inpres Ruteng di Kabupaten Manggarai yang mengalami kerusakan berat sehingga aktivitas dihentikan sementara. Kerusakan ini mengganggu rantai pasok dan distribusi barang di wilayah terdampak.

Laporan lain mencatat pelaku UMKM kehilangan tempat usaha dan peralatan, petani menghadapi kerusakan lahan, dan nelayan mengalami kerusakan perahu serta alat tangkap sehingga pendapatan turun. Di Nagekeo, misalnya, pemerintah daerah mencatat lebih dari seratus perahu dan alat tangkap rusak serta kerusakan signifikan di tambak garam. Kondisi tersebut membuat sebagian warga kesulitan memenuhi kewajiban kredit di tengah penurunan penghasilan.

DPRD NTT menempatkan situasi ini sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Selain mendorong relaksasi kredit, lembaga itu juga menyoroti pentingnya percepatan pemulihan ekonomi agar gempa tidak berlanjut menjadi “bencana kedua” berupa penurunan kesejahteraan berkepanjangan.

Dukungan bagi mahasiswa dari wilayah terdampak

Dalam laporan yang sama, Emi Nomleni menyampaikan perlunya komunikasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi untuk membahas keringanan pendidikan bagi mahasiswa asal wilayah terdampak gempa yang sedang belajar di luar daerah. Ia mengusulkan agar kampus mempertimbangkan relaksasi bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak, sehingga beban biaya pendidikan dapat disesuaikan dengan kemampuan keluarga selama masa pemulihan.

Usulan kepada perguruan tinggi tersebut melengkapi dorongan relaksasi kredit dan kebijakan pemulihan ekonomi yang tengah dibahas bersama pemerintah provinsi dan lembaga keuangan. DPRD NTT berharap berbagai langkah itu dapat menahan dampak sosial ekonomi gempa Flores terhadap rumah tangga, pelaku usaha kecil, serta generasi muda yang sedang menempuh pendidikan.

Sumber

• POS-KUPANG.COM / Tribunnews Kupang
• RRI Kupang
• Pikiran Rakyat Flores
• RRI.co.id Nasional
• detikBali/Nusra