Gempa Flores, 11 Dapur MBG, dan Akuntabilitas Bantuan

Labuan Bajo — Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, berpusat di laut sekitar 30–38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman sekitar 15 kilometer, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peristiwa ini berdampak pada tujuh kabupaten di Pulau Flores: Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Ende, dan Sikka, menurut Kepala BNPB Suharyanto dalam paparan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam paparan yang sama pada Rabu, 26 Agustus 2026, BNPB melaporkan 105 orang meninggal, 1.678 orang luka-luka, dan 179.037 warga mengungsi, serta lebih dari 80 ribu rumah dan hampir dua ribu fasilitas umum rusak. Angka ini menunjukkan skala bencana dan kebutuhan besar akan penanganan darurat dan pemulihan jangka menengah.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Nagekeo menjadi momentum untuk meninjau penanganan bencana sekaligus menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam lanskap kebijakan tanggap darurat. Dalam forum tersebut, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus memaparkan peran dapur MBG dalam penyediaan makanan bagi pengungsi.

Menurut laporan media dan penjelasan pemerintah daerah, terdapat 11 dapur MBG di Nagekeo yang dialihfungsikan menjadi dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji bagi warga terdampak. Dapur ini dioperasikan di lokasi pengungsian ketika pasokan dari daerah lain sulit diakses, sehingga menjadi salah satu simpul distribusi pangan bagi penyintas gempa.

Memisahkan bantuan darurat dari klaim keberhasilan

Dalam penjelasannya, bupati mengaitkan MBG dengan sejumlah perubahan sosial, mulai dari kehadiran siswa yang disebut meningkat, kesehatan anak yang dinilai membaik, hingga berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga karena sebagian perempuan memperoleh penghasilan dari aktivitas dapur MBG.

Manfaat tersebut mungkin selaras dengan tujuan program, tetapi dasar pengukuran belum diuraikan secara rinci kepada publik. Tidak tersedia penjelasan terbuka mengenai kapan survei dilakukan, berapa banyak keluarga yang menjadi responden, bagaimana angka pembanding sebelum dan sesudah program, serta faktor sosial lain yang diperhitungkan.

Distribusi makanan dapat dilacak melalui data operasional dapur MBG: jumlah titik dapur yang beroperasi, volume makanan yang dimasak, jadwal penyaluran, dan penerima manfaat di tiap lokasi. Sebaliknya, klaim tentang kesehatan, kehadiran sekolah, dan penurunan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan indikator yang jelas serta metodologi evaluasi yang diumumkan secara transparan.

Tanpa data pembanding dan metodologi yang dapat diperiksa ulang, hubungan sebab-akibat antara MBG dan perubahan sosial tersebut belum dapat dipastikan. Persepsi positif pelaksana program tidak dapat menggantikan bukti kebijakan yang dihasilkan melalui pemantauan dan evaluasi yang sistematis.

Ketika program menjadi bahasa politik

Kedudukan MBG dalam forum penanganan gempa memperlihatkan bagaimana program nasional beririsan dengan bahasa politik. MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat. Ketika pejabat pusat menekankan pentingnya program ini, pejabat daerah menyampaikan testimoni keberhasilan, dan forum resmi bencana memasukkan MBG dalam laporan, program tersebut tampil bukan hanya sebagai instrumen bantuan, melainkan juga sebagai simbol keberhasilan pemerintahan.

Presiden Prabowo dalam forum di Nagekeo menyambut positif laporan mengenai peran dapur MBG di tenda pengungsi dan menegaskan bahwa program itu penting dalam kondisi sulit. Pernyataan dukungan politik tersebut memperkuat posisi MBG di tingkat nasional dan daerah, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan evaluasi berbasis data mengenai dampak program terhadap warga terdampak bencana.

Dalam situasi bencana, ukuran utama seharusnya tetap kebutuhan warga: siapa penerima bantuan, apakah distribusi pangan menjangkau pengungsi di seluruh wilayah terdampak, bagaimana dapur MBG berkoordinasi dengan dapur umum BNPB dan lembaga kemanusiaan lain, serta apakah penyaluran berlangsung konsisten selama masa tanggap darurat.

Relasi fiskal pusat dan daerah

Dalam forum yang sama, bupati Nagekeo menyampaikan kekhawatiran atas pemotongan transfer ke daerah yang membuat ruang fiskal pemerintah kabupaten menyempit. Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena daerah terdampak bencana menghadapi kebutuhan mendesak, termasuk di wilayah pedalaman yang akses logistiknya tidak mudah.

Konteks ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah bergantung pada keputusan fiskal pusat untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana. Pujian terhadap program prioritas presiden dan permintaan pemulihan anggaran muncul dalam ruang politik yang sama, meski tidak otomatis menunjukkan hubungan langsung antara keduanya.

Ketimpangan relasi fiskal pusat-daerah membuat setiap klaim keberhasilan program nasional di wilayah bencana perlu dibaca secara kritis. Program nasional seharusnya dinilai dari manfaat nyata bagi warga, transparansi pengadaan, koordinasi antarlembaga, dan kesesuaiannya dengan prioritas tanggap darurat.

MBG dapat berperan dalam memastikan ketersediaan pangan, tetapi tidak semestinya menggeser perhatian dari kebutuhan lain yang sama penting, seperti tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, keamanan sekolah, dan dukungan psikososial bagi pengungsi.

Konteks dan linimasa

• 15 Agustus 2026: Gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, dengan episentrum di laut sekitar timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo.
• 22 Agustus 2026: BNPB melaporkan 83 orang meninggal dan lebih dari 110 ribu warga mengungsi, berdasarkan pendataan hingga 21 Agustus.
• 25 Agustus 2026: Data BNPB yang dikutip media menunjukkan korban meninggal menembus di atas 100 orang.
• 26 Agustus 2026: Presiden Prabowo mengunjungi Nagekeo untuk meninjau penanganan bencana. Dalam forum itu, BNPB melaporkan 105 orang meninggal, 1.678 orang luka-luka, dan 179.037 warga mengungsi, sementara Bupati Nagekeo memaparkan peran 11 dapur MBG dan menyuarakan kebutuhan dukungan fiskal pusat.

Pertanyaan akuntabilitas

Publik belum mendapatkan paparan rinci mengenai lokasi setiap dapur MBG, jumlah makanan yang disalurkan per hari, dan jumlah pengungsi yang menerima manfaat di tiap titik. Penjelasan metodologi survei yang menjadi dasar klaim mengenai kesehatan anak, kehadiran sekolah, dan penurunan kekerasan dalam rumah tangga juga belum diumumkan secara terbuka.

Kejelasan atas data tersebut menjadi bagian dari akuntabilitas publik. Dalam keadaan darurat, akuntabilitas dimulai dari kemampuan pemerintah menunjukkan bahwa setiap program, termasuk MBG, benar-benar menjawab kebutuhan warga terdampak bencana dan dinilai dengan indikator yang dapat diperiksa secara independen.

Sumber

• BMKG - Dinamika Gempa Flores M7,7: Sebaran dan Klaster Gempa Susulan di Zona Flores Back Arc Thrust
• TVRI News - Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Gempa NTT, BNPB: 179 Ribu Orang Masih Mengungsi
• IDN Times NTB - Presiden Prabowo Puji Kehadiran Dapur MBG di Tenda Pengungsi Nagekeo
• Satujuang.com - Di Tengah Desakan Pembubaran, Program MBG Buktikan Peran Vital Saat Tanggap Darurat Bencana
• BBC News Indonesia - Gempa NTT: Jumlah korban tewas jadi 103 orang – Apa yang diketahui sejauh ini?
• Floresa.co