DPRD Manggarai Timur Minta Dana BTT Rp20 Miliar Dioptimalkan

Borong — DPRD Manggarai Timur meminta pemerintah kabupaten mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat gempa bumi Flores dan mengoptimalkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp20 miliar untuk membantu pemulihan warga terdampak.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di lobi Gedung DPRD Manggarai Timur di Lehong, Rabu, 9 September 2026.

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Paulus Yorit Poni, mengatakan banyak rumah warga rusak berat sehingga mereka masih bertahan di posko mandiri. Menurut dia, warga masih membutuhkan terpal untuk mendirikan posko dan hunian sementara.

Paulus menyebut terpal dibutuhkan bukan hanya untuk hunian sementara, tetapi juga untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar dan pelayanan kesehatan di lapangan akibat kerusakan sejumlah sekolah dan fasilitas kesehatan.

Usulan pemanfaatan BTT

Paulus meminta pemerintah daerah segera menggunakan dana BTT Rp20 miliar untuk menyediakan terpal bagi warga terdampak gempa Flores. Ia berharap pemanfaatan dana tersebut dapat membantu pemulihan layanan dasar selama masa tanggap darurat.

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Rikardus Aleksius Persli, menekankan agar kebutuhan tenaga kesehatan ikut dipertimbangkan dalam penggunaan dana itu. Menurut dia, tenaga kesehatan berada di garis depan penanganan korban gempa dan banyak di antara mereka juga terdampak.

Dari Fraksi PKB, Ferdinandus Alfa meminta pemerintah memperhatikan fasilitas sekolah lain yang rusak akibat gempa. Sementara Mikael Jaur dari Fraksi PAN menegaskan pentingnya mempercepat pendataan rumah warga yang rusak.

Mikael mengingatkan petugas agar tidak hanya mendata rumah yang sudah ditinggalkan penghuninya. Rumah yang baru dibangun tetapi mengalami kerusakan juga perlu dicatat, termasuk enam rumah warga di Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, yang disebutkan dalam rapat tersebut.

Angka yang muncul dalam rapat

Dalam rapat paripurna itu, DPRD dan pemerintah daerah membahas sejumlah pos pendanaan yang dapat digunakan untuk pemulihan pasca gempa.

• BTT: Rp20 miliar untuk penanganan darurat bencana gempa Flores.
• Tambahan Dana Alokasi Umum: lebih dari Rp10 miliar.
• Dana Bagi Hasil: Rp1,8 miliar.

Menurut laporan lembaga kesehatan dan kebencanaan, Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pengungsi dan rumah rusak tertinggi akibat gempa Flores. Ribuan rumah dan fasilitas publik, termasuk sekolah dan fasilitas kesehatan, tercatat mengalami kerusakan dengan kategori ringan hingga berat.

Penjelasan Bupati Manggarai Timur

Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki dana BTT Rp20 miliar. Ia menyebut ada pula tambahan Dana Alokasi Umum lebih dari Rp10 miliar dan Dana Bagi Hasil sekitar Rp1,8 miliar.

Agas menegaskan pemanfaatan BTT berbeda dari DAU tambahan dan DBH. Menurut dia, penggunaan BTT harus diselesaikan pada masa tanggap darurat bencana gempa Flores sesuai ketentuan yang berlaku.

Rapat paripurna tersebut digelar di lobi Gedung DPRD Manggarai Timur karena bangunan kantor DPRD mengalami kerusakan akibat gempa sehingga belum layak digunakan untuk sidang.

Isu layanan kesehatan

Dalam rapat yang sama, anggota Fraksi Demokrat meminta pimpinan DPRD menindaklanjuti pengaduan keluarga seorang pasien yang meninggal setelah menjalani operasi sesar di RSUD Borong. Permintaan itu disampaikan sebagai aspirasi masyarakat dan terpisah dari pokok pembahasan pemanfaatan dana BTT.

Kasus kematian pasien pascaoperasi caesar di RSUD Borong sebelumnya juga menjadi sorotan media lain dan pihak rumah sakit telah memberikan klarifikasi atas penanganan medis.

Konteks pasca gempa Flores

Permintaan DPRD Manggarai Timur muncul pada tahap pembahasan KUA dan PPAS APBD Perubahan 2026, ketika pemerintah daerah sedang merancang penggunaan berbagai sumber pendanaan untuk pemulihan pasca gempa Flores.

Secara nasional, data BNPB dan berbagai kajian menunjukkan gempa Flores 15 Agustus 2026 mengakibatkan puluhan ribu rumah rusak dan ratusan fasilitas kesehatan serta pendidikan terdampak di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai Timur. Sejumlah layanan kesehatan dan pendidikan dialihkan ke tenda dan bangunan sementara sambil menunggu perbaikan.

Dalam situasi itu, DPRD Manggarai Timur menekankan percepatan pendataan kerusakan dan pemanfaatan dana BTT untuk kebutuhan dasar warga, tenaga kesehatan, sekolah, serta fasilitas layanan publik yang terdampak gempa.

Sumber

• Pos Kupang
• IHCP Indonesia
• VIVA NTT
• Wikipedia bahasa Indonesia
• Kementerian Kesehatan RI
• IDN Times