Pemkab dan DPRD Mabar Tunda Dua Ranperda Pascagempa Flores

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan DPRD Manggarai Barat menunda pembahasan dua rancangan peraturan daerah ke Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026, dengan pertimbangan fokus pada penanganan dan pemulihan pascagempa Flores.

Penjelasan mengenai penundaan agenda legislasi ini disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 sekaligus Pembukaan Masa Sidang I, yang digelar di Labuan Bajo pada Jumat, 18 September 2026, menurut laporan NTTNews dan Katantt.

Dua rancangan peraturan daerah yang belum tuntas dibahas adalah Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Keduanya masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang diagendakan pada Masa Sidang III.

Penundaan dua ranperda

NTTNews menjelaskan, dalam rapat paripurna itu disampaikan bahwa pembahasan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Ranperda Perubahan Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah belum dapat diselesaikan pada Masa Sidang III dan akan dilanjutkan pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026.

Menurut pemberitaan Katantt, pimpinan DPRD Manggarai Barat dan pemerintah daerah menyepakati pengaturan ulang agenda pembentukan perda sebagai bagian dari penyesuaian kerja legislatif dan eksekutif setelah gempa bumi berkekuatan M7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Dalam sambutan pada rapat tersebut, Yulianus Weng menekankan pentingnya kerja sama eksekutif dan legislatif untuk mengawal keputusan anggaran dan kebijakan yang mendukung percepatan pemulihan daerah, khususnya di sektor yang terdampak parah gempa.

Dampak gempa dan fokus pemulihan

Gempa bermagnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 di wilayah Flores menimbulkan kerusakan di sejumlah kabupaten, termasuk Manggarai Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat guncangan dirasakan kuat di beberapa wilayah di Flores, dan melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah untuk penyusunan peta mikrozonasi serta rekonstruksi tahan gempa.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan puluhan ribu warga mengungsi dan puluhan ribu rumah terdampak di tujuh kabupaten, termasuk Manggarai Barat. BNPB juga mencatat kerusakan rumah, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kantor pemerintahan di Nusa Tenggara Timur.

Dalam konteks itu, pemerintah pusat dan daerah memusatkan sumber daya pada penanganan darurat dan pemulihan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pemulihan infrastruktur, dan penataan kembali aktivitas layanan publik.

Agenda lain yang tetap berjalan

Meski dua ranperda ditunda, NTTNews dan Katantt memberitakan bahwa DPRD Manggarai Barat tetap menyelesaikan sejumlah agenda strategis selama Masa Sidang III. Agenda itu mencakup pembahasan dan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, APBD Perubahan 2026, serta KUA-PPAS APBD 2027.

Penataan anggaran tersebut disebut penting untuk mengalokasikan dukungan terhadap sektor pariwisata, infrastruktur dasar, dan penanganan bencana di wilayah Manggarai Barat, termasuk Labuan Bajo.

Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan menggunakan Masa Sidang IV untuk menuntaskan pembahasan dua ranperda yang ditunda, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendapatan asli daerah dan pengelolaan barang milik daerah di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

Sumber

• NTTNews.net
• Katantt.com
• BMKG.go.id
• Bisnis.com
• BeritaNasionalUpdate.com
• RM.id
• Okebajo.com