DLHP Manggarai Barat Bentuk Bank Sampah Induk G-Lingko

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membentuk Bank Sampah G-Lingko sebagai salah satu unit pengelolaan sampah di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP). Menurut laporan FloresPos.net, bank sampah ini disiapkan sebagai model awal untuk meningkatkan tata kelola sampah sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi dalam pencatatan dan pengelolaan data persampahan.

Kepala DLHP Manggarai Barat Vinsen Gande menyatakan Bank Sampah G-Lingko dirancang sebagai proyek percontohan untuk mencari pola pengelolaan sampah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dalam penjelasan kepada media itu, ia didampingi Bendahara Penerimaan DLHP, Vinsensius Y. Madu.

Menurut Vinsen, Bank Sampah G-Lingko akan menguji proses bisnis bank sampah sekaligus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat. Warga diajak memilah sampah dari rumah tangga, membawa sampah yang memiliki nilai ekonomi ke bank sampah, kemudian menukarkannya dengan uang sesuai ketentuan yang berlaku.

DLHP menyebut program ini sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kebersihan lingkungan di Manggarai Barat. Masyarakat diimbau tidak membuang sampah sembarangan, menempatkan sampah pada lokasi yang tersedia, serta memandang sampah tertentu sebagai material yang dapat bernilai ekonomi jika dikelola dengan benar.

Peran sebagai bank sampah induk

Laporan FloresPos.net menggambarkan Bank Sampah G-Lingko sebagai unit yang berpusat di kantor DLHP di Labuan Bajo dan diproyeksikan menjadi induk bagi pembentukan sub-unit bank sampah di tingkat organisasi perangkat daerah maupun komunitas. Sub-unit yang direncanakan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sampah sebelum dikelola lebih lanjut.

Kerangka bank sampah induk dan jaringan unit di tingkat komunitas telah mulai diterapkan di beberapa lokasi melalui dukungan lembaga internasional. Dalam laporan Program Plastic Circularity yang dijalankan UNDP bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Bank Sampah G-Lingko disebut sebagai lembaga yang memiliki struktur kelembagaan, proses bisnis, dan prosedur operasional untuk pengelolaan bank sampah. Model tersebut kemudian direplikasi di tingkat desa, antara lain di Pasir Panjang sebagai salah satu unit Bank Sampah G-Lingko.

UNDP menjelaskan, kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra lokal di Labuan Bajo mencakup perbaikan sistem pengumpulan dan daur ulang sampah, serta penguatan informasi mengenai alur sampah dari sumber hingga fasilitas pengelolaan. Dalam skema itu, Bank Sampah G-Lingko menjadi salah satu titik penting dalam jejaring pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Digitalisasi dan manfaat bagi warga

FloresPos.net menulis bahwa salah satu tujuan pembentukan Bank Sampah G-Lingko adalah mendorong digitalisasi pengelolaan sampah. Digitalisasi ini terkait dengan pencatatan data timbangan, transaksi, dan alur sampah yang dihasilkan masyarakat dan dikelola bank sampah. Dalam laporan UNDP, penguatan informasi mengenai sumber dan tujuan sampah di Labuan Bajo merupakan bagian dari proyek yang juga mencakup Bank Sampah G-Lingko.

Secara umum, pemerintah daerah menyatakan pengelolaan sampah melalui fasilitas seperti bank sampah, TPS3R, dan sarana lain berkontribusi terhadap penanganan puluhan ribu ton sampah per tahun di Manggarai Barat. Penguatan kelembagaan dan sistem informasi di Bank Sampah G-Lingko diharapkan memperbaiki pengumpulan dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomi di tingkat rumah tangga maupun komunitas.

Bagi warga, keberadaan Bank Sampah G-Lingko membuka peluang tambahan pendapatan dari penjualan sampah yang dapat didaur ulang, sekaligus menjadi sarana pendidikan lingkungan. Pemerintah daerah melalui DLHP mengajak masyarakat memanfaatkan bank sampah dan ikut menjaga kebersihan kota Labuan Bajo serta wilayah sekitarnya.

Sumber

• UNDP Indonesia
• Labuan Bajo Today
• Detik.com
• FloresPos.net