Rp20 Miliar Bantuan Presiden Sikka, Rp6 Miliar untuk Perumahan Rakyat
Pemerintah Kabupaten Sikka menyiapkan skema penggunaan bantuan Presiden Rp20 miliar untuk penanganan dampak gempa melalui beberapa perangkat daerah.
Oleh Mukmin John
Editor: Mursyid Sonsang
· 3 menit baca
Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Sikka menyiapkan skema penggunaan bantuan Presiden sebesar Rp20 miliar untuk penanganan dampak gempa melalui sejumlah perangkat daerah, dengan porsi terbesar diarahkan ke sektor perumahan rakyat.
Rencana itu disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sikka sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana, Margaretha Movaldes da Maga Bapa atau Femy Bapa, dalam paparan mengenai penyerapan Belanja Tidak Terduga dan penanganan bencana gempa Flores.
Menurut laporan Florespedia, alokasi terbesar direncanakan untuk Dinas Perumahan Rakyat, sekitar Rp6 miliar. Dana ini disiapkan untuk penanganan rumah warga dengan tingkat kerusakan di bawah 20 persen, yang menjadi ruang intervensi pemerintah daerah setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menangani rumah dengan kerusakan lebih tinggi.
Data pemerintah daerah menunjukkan 9.185 rumah tercatat mengalami kerusakan akibat gempa di Kabupaten Sikka pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Menurut Femy Bapa, verifikasi faktual dilakukan bersama BNPB untuk memastikan tingkat kerusakan setiap rumah sebelum bantuan diberikan.
Pemkab Sikka menyebut sekitar 60–70 persen rumah yang terdata berada pada tingkat kerusakan di bawah 20 persen, sehingga membutuhkan skema dukungan khusus dari pemerintah daerah. Penanganan rumah terdampak gempa dilakukan bertahap berdasarkan kategori kerusakan, dari rehabilitasi hingga penyediaan hunian sementara dan bantuan biaya sewa rumah.
Rencana alokasi dan kebutuhan dasar
Florespedia melaporkan, selain sektor perumahan, bantuan Presiden Rp20 miliar akan dibagi ke beberapa perangkat daerah untuk membiayai bantuan sosial, penanganan bencana, pendidikan, serta kebutuhan dasar masyarakat dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Rencana alokasi yang disampaikan pemerintah daerah antara lain mencakup:
- Dinas Perumahan Rakyat: sekitar Rp6 miliar untuk dukungan perbaikan rumah warga dengan kerusakan di bawah 20 persen.
- Dinas Sosial: sekitar Rp3 miliar untuk bantuan sosial bagi warga terdampak.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah: sekitar Rp2,5 miliar untuk penanganan kedaruratan dan logistik.
- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga: sekitar Rp1,7 miliar untuk kebutuhan pendidikan di wilayah terdampak.
- Belanja Tidak Terduga (BTT): sekitar Rp2,5 miliar untuk dukungan penanganan lintas sektor.
Untuk BPBD, dana antara lain direncanakan membiayai logistik, air minum, dukungan penyediaan air, terpal, dan beras, yang masih dibutuhkan warga dalam masa transisi menuju pemulihan.
Florespedia mencatat, bantuan Presiden Rp20 miliar saat ini ditempatkan dalam pos BTT bersama sisa BTT Rp1 miliar yang telah tersedia sebelumnya, sehingga total BTT mencapai sekitar Rp21 miliar. Hingga awal September, realisasi dana bantuan Presiden baru sekitar Rp300 juta, terutama untuk kebutuhan operasional penanganan bencana dan mobilitas petugas di lapangan.
Dasar penggunaan dan pengawasan
Menurut Femy Bapa, pemanfaatan bantuan Presiden mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri, di mana setelah masa tanggap darurat berakhir, dana harus dimasukkan ke program dan kegiatan perangkat daerah melalui pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Sikka.
Pemerintah daerah menyiapkan pemanfaatan Rp2,5 miliar untuk kebutuhan tanggap darurat hingga berakhirnya masa darurat, sementara sekitar Rp17,5 miliar diarahkan untuk kegiatan transisi menuju pemulihan yang akan dijalankan oleh beberapa perangkat daerah.
Florespedia menyebut, penggunaan anggaran dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah pusat melalui laporan berkala mengenai perkembangan penggunaan dana dan kendala di lapangan. Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bantuan Presiden untuk gempa NTT, termasuk Rp20 miliar untuk Kabupaten Sikka, sudah masuk ke kas daerah dan diminta segera disalurkan sesuai peruntukan penanganan bencana.
Pemerintah daerah menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak tetap dilakukan melalui kewajiban pemerintah daerah, penggunaan BTT, serta dukungan bantuan barang dan logistik dari pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan, dunia usaha, dan masyarakat.
Sumber
Berita berikutnya
Jokowi Mengunjungi Palue, Meninjau Rumah Rusak dan Bermalam di Posko
Joko Widodo mengunjungi Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Sikka, pada 16 September 2026 untuk meninjau dampak gempa dan bermalam bersama pengungsi di Po…
Baca juga




