Rachmat Pambudy Dorong Pemulihan Flores Berbasis Ekonomi dan SDM

Labuan Bajo — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong pemulihan pascagempa di Flores tidak berhenti pada perbaikan bangunan. Dalam rapat strategis di Kupang, Senin, 14 September 2026, ia meminta pemerintah pusat dan daerah menyiapkan pemulihan yang juga memperkuat ekonomi lokal dan sumber daya manusia.

Rachmat menegaskan pembangunan fisik memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan. Menurut keterangan yang disampaikan dalam pertemuan itu, pemerintah perlu memulihkan jalan, jembatan, sawah, dan fasilitas publik sekaligus memastikan warga terdampak kembali memiliki kemampuan untuk bangkit secara ekonomi.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan pemulihan dilakukan untuk tujuh kabupaten di Flores yang terdampak gempa. Ia menyebut pendataan kerusakan sedang berlangsung dan mencakup rumah warga, kantor pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur lain.

Melki menargetkan pendataan selesai pada rentang September hingga awal Oktober 2026, lalu diuji publik sebelum pemerintah daerah menyusun desain rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap itu dipakai untuk memastikan data yang menjadi dasar rencana pemulihan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

R3P disiapkan untuk tujuh kabupaten

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana atau R3P akan dibahas lebih lanjut bersama Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam forum itu, pemerintah daerah juga menyiapkan satu data dampak gempa agar perencanaan tidak tumpang tindih.

Media Indonesia melaporkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan difokuskan pada tujuh kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Sementara itu, RRI mengutip Melki yang menyebut pendataan ditargetkan rampung pada September hingga awal Oktober 2026.

Fokus pemulihan itu tidak hanya menyangkut rumah dan fasilitas umum. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga menempatkan pemulihan ekonomi sebagai bagian dari agenda jangka panjang agar wilayah yang terdampak tidak kembali bergantung pada penanganan darurat.

Data awal kerusakan masih diverifikasi

BNPB sebelumnya mencatat 102.384 rumah masuk data awal terdampak di tujuh kabupaten. Hingga 7 September 2026, BNPB menyebut 51.591 rumah telah diverifikasi dan divalidasi, setara 50,39 persen dari data awal itu.

Data verifikasi tersebut menjadi salah satu dasar penentuan tingkat kerusakan dan kebutuhan bantuan. Dalam pemberitaan RRI dan Media Indonesia, pemerintah provinsi juga menautkan pendataan ini dengan penyusunan R3P serta pembahasan lanjutan bersama pemerintah pusat.

Melki mengatakan pemulihan Flores perlu dipandang sebagai upaya membangun kembali kehidupan warga, bukan sekadar memperbaiki aset yang rusak. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan pendataan, verifikasi, dan penyusunan rencana induk sebagai tahapan yang harus selesai lebih dulu sebelum program berjalan.

Dalam kerangka itu, pemerintah pusat dan daerah diharapkan menyusun pemulihan yang menyentuh ekonomi, layanan publik, dan kapasitas manusia secara bersamaan. Pendekatan tersebut menjadi arah utama pembahasan pemulihan Flores pascagempa pada pertengahan September 2026.

Sumber

• Detik Bali
• Suara Pemerintah
• RRI Kupang
• Media Indonesia