Pemkab Manggarai Barat Perbarui Data 5.649 Rumah Terdampak Gempa

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperbarui data kerusakan akibat gempa bumi di wilayah itu. Berdasarkan publikasi resmi yang dikutip RRI dan laporan Infomabar, jumlah rumah terdampak awalnya tercatat 13.656 unit, lalu hasil verifikasi dan validasi lapangan menunjukkan 5.649 rumah berada di atas kerusakan 20 persen.

Dari 5.649 rumah itu, 397 unit masuk kategori rusak berat, 1.400 rusak sedang, dan 3.892 rusak ringan. Pemkab Manggarai Barat kemudian membuka masa sanggah atas hasil verifikasi itu melalui surat edaran bupati yang diumumkan pada 10 September 2026.

Data yang dipublikasikan pemerintah daerah juga menyebut 8.007 rumah memiliki kerusakan di bawah 20 persen. Sementara itu, laporan RRI menyebut warga dapat mengajukan sanggahan selama tiga hari, terhitung 10-12 September 2026 melalui laman posko bencana milik pemerintah kabupaten.

Perubahan data rumah terdampak

Rincian terbaru itu berbeda dari angka awal yang sempat beredar pada pertengahan Agustus. Pada tahap awal penanganan, data kerusakan masih bersifat sementara dan terus diperbarui melalui asesmen lapangan di desa dan kelurahan terdampak.

Dalam pemberitaan detikBali pada 18 September 2026, Pemkab Manggarai Barat disebut merujuk hasil verifikasi dan validasi untuk menilai ulang tingkat kerusakan rumah warga. Proses itu dilakukan setelah pemerintah desa dan kelurahan melaporkan 13.656 rumah terdampak.

Dengan pembaruan tersebut, fokus pemerintah daerah bergeser ke penentuan kategori kerusakan dan penyaluran bantuan sesuai tingkat dampak. Data kategori rumah menjadi dasar untuk menyusun langkah rehabilitasi dan pemulihan warga terdampak.

Fasilitas publik ikut terdampak

Selain rumah warga, gempa juga merusak fasilitas publik di Manggarai Barat. Laporan yang memuat data BPBD NTT menyebut kerusakan terjadi pada kantor pemerintahan, satuan pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan hotel.

Data yang dikutip media lokal menyebut puluhan kantor pemerintahan, ratusan satuan pendidikan, belasan fasilitas kesehatan, puluhan rumah ibadah, serta dua hotel terdampak. Kerusakan itu ikut mempengaruhi layanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

BPBD dan pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan darurat untuk warga yang masih membutuhkan tempat aman, logistik, dan layanan dasar. Langkah ini berjalan bersamaan dengan asesmen lanjutan terhadap rumah dan fasilitas umum di wilayah terdampak.

Penanganan lanjutan

Pemkab Manggarai Barat membuka mekanisme sanggah agar warga dapat memeriksa ulang hasil verifikasi rumah mereka. Langkah ini penting untuk memastikan data bantuan tidak keliru dan penanganan bisa tepat sasaran.

Dalam praktiknya, verifikasi lapangan menjadi penentu bagi pembagian bantuan rehabilitasi maupun perbaikan rumah. Pemerintah daerah masih menata data agar penanganan dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang sebenarnya.

Gempa yang mengguncang Flores pada pertengahan Agustus 2026 berdampak luas di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Timur, termasuk Manggarai Barat. Di daerah ini, pendataan rumah dan fasilitas umum terus diperbarui seiring asesmen lapangan dan publikasi resmi pemerintah.

Sumber

• RRI.co.id
• Detik Bali
• Infomabar (Pemkab Manggarai Barat)