Pemkab Mabar Tekankan Peran Desa dalam Pelaporan Bencana
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat meminta pemerintah desa aktif memantau wilayah dan segera melaporkan setiap bencana kepada BPBD dan pemerintah daerah sebagai dasar penanganan darurat, penyaluran bantuan, serta kesiapsiagaan menghadapi…
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· Peristiwa: · 3 menit baca
Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, meminta pemerintah desa aktif memantau wilayah dan segera melaporkan setiap kejadian bencana kepada pemerintah daerah dan BPBD sebagai dasar penanganan darurat dan penyaluran bantuan.
Imbauan itu kembali disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, dalam sejumlah kunjungan ke wilayah terdampak angin kencang dan bencana lain pada awal 2026 dan sebelumnya.
Dalam laporan Media Indonesia tentang angin kencang yang merusak tiga rumah warga di Manggarai Barat pada 13 Januari 2026, Yulianus menekankan pentingnya kewaspadaan di tingkat desa dan meminta aparat desa aktif memantau kondisi wilayah serta segera melaporkan jika terjadi bencana, sekecil apa pun dampaknya, kepada pemerintah daerah.
Siaran RRI Ende pada hari yang sama juga mencatat pernyataan Yulianus Weng mengenai peran pemerintah desa dalam memantau kondisi wilayah masing-masing dan segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila terjadi bencana.
Peran desa dalam pelaporan bencana
Dalam praktik di lapangan, kepala desa dan perangkat desa di Manggarai Barat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk melaporkan kejadian bencana.
Laporan Tribun Kupang pada Januari 2026 menggambarkan kepala desa di Kecamatan Komodo yang segera turun ke lokasi setelah menerima laporan angin puting beliung, mendokumentasikan kerusakan, lalu mengirimkan laporan melalui grup komunikasi bencana dan pesan singkat kepada BPBD dan wakil bupati.
Menurut Tribun Kupang, wakil bupati menyatakan kelancaran penyaluran bantuan pemerintah bergantung pada kecepatan laporan dari tingkat desa, dan memuji kepala desa yang segera mengirimkan laporan dan dokumentasi kerusakan melalui pesan daring kepada BPBD dan dirinya.
Dalam konteks penanganan bencana pada 2024, VoxNtt.com mencatat Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat, Isfridus Tobong, yang menjelaskan bahwa salah satu tahapan penanggulangan darurat adalah laporan dari kepala desa atau camat, selain hasil pantauan tim BPBD di lapangan.
Mekanisme penanganan dan pendanaan
Setelah menerima laporan dari desa atau kecamatan, BPBD Manggarai Barat melakukan pendataan dampak bencana dan penanganan awal di lokasi.
VoxNtt.com melaporkan bahwa petugas BPBD mengecek beberapa lokasi sambil menunggu laporan dari desa dan kecamatan untuk mengambil data kerusakan dan kebutuhan warga sebagai dasar penyaluran bantuan.
Pemerintah daerah menggunakan mekanisme penanggulangan darurat dan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana, sebagaimana terlihat dalam operasi pendistribusian logistik skala besar ke 12 kecamatan terdampak gempa bumi pada Agustus 2026.
Dalam operasi tersebut, pemerintah kabupaten mengerahkan puluhan kendaraan dinas dari berbagai organisasi perangkat daerah untuk memastikan logistik tersalurkan ke seluruh kecamatan terdampak, dan bupati menegaskan agar petugas tidak kembali sebelum bantuan tiba di tujuan.
Kewaspadaan cuaca ekstrem dan posko bencana
Pemerintah daerah di wilayah Manggarai dan Manggarai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Di Kabupaten Manggarai, pemerintah menetapkan status siaga darurat dan mengaktifkan posko bencana sebagai pusat kendali dan informasi, yang mulai disiapkan sejak November 2025 dan resmi diaktifkan pada Januari 2026 seiring meningkatnya laporan kejadian bencana.
BPBD Manggarai juga mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat menyusul intensitas hujan yang meningkat, meminta warga memantau cuaca, menghindari aktivitas di luar rumah saat hujan lebat dan angin kencang, serta segera melapor kepada aparat setempat jika melihat tanda awal bencana.
Di Manggarai Barat, RRI melaporkan BPBD memetakan wilayah rawan bencana dan mengaktifkan sistem koordinasi siaga bencana yang melibatkan pemerintah kecamatan, desa, serta unsur TNI, Polri, Basarnas, dan BMKG.
Media Indonesia mencatat bahwa peringatan BMKG mengenai hujan lebat dan angin kencang di Nusa Tenggara Timur, termasuk Manggarai Barat, berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi, sehingga pemerintah daerah meminta aparat desa meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pelaporan dari lapangan.
Sumber
Berita berikutnya
