PAD Manggarai Turun, DPRD Soroti Perubahan APBD 2026

Labuan Bajo — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Manggarai diproyeksikan turun dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sementara total pendapatan daerah naik. Sorotan atas postur pendapatan dan kualitas belanja muncul dalam sidang paripurna DPRD Manggarai pertengahan September 2026.

Dalam laporan mengenai pandangan Fraksi Partai Perindo, pendapatan daerah Kabupaten Manggarai dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 direncanakan meningkat sekitar Rp61,67 miliar atau sekitar 5 persen, dari kisaran Rp1,145 triliun pada APBD induk menjadi sekitar Rp1,206 triliun. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah.

Pada saat yang sama, PAD justru diproyeksikan turun sekitar Rp6,71 miliar atau lebih dari 5 persen menjadi sekitar Rp121,99 miliar. Penurunan itu mencakup beberapa komponen utama PAD, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Sorotan Fraksi Perindo soal penurunan PAD

Dalam pandangan umum terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026, Fraksi Perindo DPRD Manggarai menilai penurunan PAD sebagai sinyal melemahnya kemandirian fiskal daerah ketika total pendapatan justru naik.

Anggota DPRD Manggarai dari Fraksi Perindo, Siprianus Jangka, meminta pemerintah daerah menjelaskan faktor penyebab penurunan target PAD. Menurut dia, penurunan menyentuh seluruh komponen PAD dan perlu dijabarkan agar publik memahami dasar perhitungan pemerintah daerah.

Fraksi Perindo menyebut sejumlah kemungkinan yang perlu dikaji pemerintah, antara lain perkembangan aktivitas ekonomi, perubahan kebijakan pajak dan retribusi, kualitas pendataan objek pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Fraksi itu menekankan agar koreksi target PAD tidak sekadar menjadi penyesuaian atas target sebelumnya yang dinilai terlalu tinggi, melainkan disertai upaya nyata mengoptimalkan potensi penerimaan tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat.

Dalam pemberitaan resmi Partai Perindo yang mengutip pandangan fraksi di DPRD Manggarai, Fraksi Perindo juga mendorong langkah perbaikan, seperti peningkatan basis pajak dan retribusi, penertiban administrasi, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Pendapatan transfer dan hibah naik

Kenaikan pendapatan daerah Manggarai dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 terutama berasal dari pos pendapatan transfer. Dalam rancangan itu, pendapatan transfer dianggarkan naik menjadi sekitar Rp1,045 triliun, sejalan dengan tambahan alokasi transfer pemerintah pusat dan antar daerah.

Selain itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan meningkat tajam menjadi sekitar Rp38,77 miliar. Pemberitaan yang sama menyebut salah satu sumber kenaikan pos ini adalah hibah sekitar Rp20 miliar yang sebelumnya belum tercantum dalam APBD induk.

Fraksi Perindo meminta agar penerimaan hibah dikelola secara transparan dan akuntabel, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat.

Fraksi tersebut menyarankan tambahan pendapatan diarahkan pada sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Irigasi Wae Mantar dan kebutuhan belanja publik

Dalam konteks belanja publik, sorotan terhadap infrastruktur juga muncul dalam pembahasan Perubahan APBD 2026. Laporan lain menyebut Fraksi Partai Gerindra DPRD Manggarai menyoroti kerusakan saluran irigasi primer Wae Mantar I di Kecamatan Satar Mese yang jebol sejak awal 2026. Sorotan itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 pada sidang paripurna di Ruteng, 15 September 2026.

Menurut Fraksi Gerindra, kerusakan saluran primer Wae Mantar I berdampak pada pasokan air bagi lahan persawahan di wilayah layanan irigasi tersebut. Fraksi itu meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jaringan irigasi melalui Perubahan APBD 2026 dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi teknis terkait.

Dalam pandangan yang sama, Fraksi Gerindra juga menyinggung postur pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Mereka mencatat bahwa pendapatan daerah dianggarkan bertambah lebih dari Rp61 miliar dari APBD induk, namun beberapa komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru menurun, sehingga memerlukan penjelasan dan langkah perbaikan tata kelola pendapatan.

Kemandirian fiskal dan kualitas belanja

Pemberitaan dari media lokal mencatat bahwa sidang paripurna DPRD Manggarai pertengahan September 2026 menjadi ruang bagi berbagai fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026, termasuk catatan atas kebijakan pendapatan dan belanja.

Dalam laporan tersebut, DPRD menekankan pentingnya ketepatan sasaran anggaran dan kualitas belanja publik di tengah perubahan struktur pendapatan daerah. Kenaikan pendapatan transfer dan hibah dinilai perlu diiringi strategi jangka menengah untuk mengurangi ketergantungan pada dana dari luar daerah dan memperkuat kemandirian fiskal melalui penguatan PAD.

Sumber

• SINDOnews Daerah - PAD Manggarai Turun, Fraksi Perindo Minta APBD 2026 Prioritaskan Layani Masyarakat
• Partai Perindo - PAD Manggarai Turun, Fraksi Perindo Minta APBD 2026 Prioritaskan Pelayanan Dasar
• Flores Pikiran Rakyat - Bahas Perubahan APBD 2026, DPRD Manggarai Minta Anggaran Tepat Sasaran
• FokusNTT - Fraksi Gerindra DPRD Manggarai Soroti Saluran Irigasi di Satar Mese Jebol Sejak Awal 2026
• Tribunnews Network - APBD Manggarai 2026: Pendapatan Rp 1.145,60 Miliar, 85 Persen dari Dana Pusat