NTT dan Paradoks Pembangunan: Kemiskinan Masih 19,02 Persen

Labuan Bajo — Pembangunan infrastruktur dan penetapan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas meningkatkan perhatian pemerintah terhadap Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam satu dekade terakhir. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirangkum Pemerintah Provinsi NTT, persentase penduduk miskin di provinsi ini masih mencapai 19,02 persen pada September 2024, atau sekitar 1,11 juta jiwa.

Angka tersebut menunjukkan bahwa kemajuan fisik belum otomatis berbanding lurus dengan perubahan struktural. Menurut dokumen perencanaan dan laporan kinerja Pemerintah Provinsi NTT, penurunan kemiskinan berlangsung bertahap sepanjang 2018–2024, tetapi NTT tetap berada di kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional.

Perhatian negara dan makna pengakuan

Dalam artikel analisisnya, Pikul menilai perhatian pemerintah pusat terhadap NTT selama pemerintahan Joko Widodo lebih besar dibanding periode sebelumnya. Artikel itu merujuk penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan menyoroti frekuensi kunjungan presiden ke NTT sebagai tanda meningkatnya perhatian negara.

Bagi sebagian masyarakat, kehadiran presiden, peresmian proyek, dan peningkatan konektivitas tidak hanya dipahami sebagai pembangunan fisik. Menurut Pikul, semua itu dibaca sebagai pengakuan politik terhadap wilayah yang lama dipandang berada di pinggir pembangunan nasional. Pengakuan tersebut mengandung makna bahwa NTT dan Labuan Bajo ditempatkan lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan.

Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa pembangunan di NTT kerap disambut secara emosional. Keterbatasan air, akses layanan dasar, kemiskinan, dan kerentanan terhadap perubahan iklim telah lama menjadi bagian dari pengalaman masyarakat di provinsi tersebut, sebagaimana diuraikan dalam analisis Pikul.

Namun, pengakuan simbolik tidak sama dengan keadilan material. Kunjungan pejabat dan proyek strategis dapat menyampaikan pesan bahwa NTT penting, tetapi pembagian manfaat sumber daya, kesempatan kerja, dan kewenangan pembangunan tetap perlu diuji melalui data kemiskinan, akses layanan dasar, dan indikator pemerataan.

Labuan Bajo sebagai ujian pembangunan

Labuan Bajo menjadi contoh jelas dari peluang sekaligus beban pembangunan di NTT. Sebagai destinasi pariwisata super prioritas, kawasan ini menerima investasi infrastruktur dan pengembangan pariwisata yang signifikan. Pertumbuhan pariwisata berpotensi memperkuat konektivitas dan membuka kegiatan ekonomi baru.

Pertanyaan pentingnya adalah siapa yang memperoleh manfaat terbesar dan bagaimana biaya sosial serta ekologis ditanggung. Analisis Pikul menggarisbawahi perlunya melihat pembangunan bukan hanya dari jumlah proyek atau perubahan wajah kawasan, tetapi dari sejauh mana warga lokal memiliki ruang untuk menentukan arah perubahan dan menikmati manfaat ekonomi secara adil.

Kerangka Amartya Sen yang digunakan Pikul menempatkan pembangunan sebagai perluasan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Dalam kerangka itu, infrastruktur baru bermakna jika memperluas akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air, dan kesempatan ekonomi bagi warga.

Pikul juga memakai gagasan Nancy Fraser mengenai hubungan antara pengakuan dan redistribusi. NTT dapat semakin diakui dalam narasi pembangunan nasional, tetapi pengakuan tersebut belum memadai bila tidak diikuti pembagian sumber daya, peluang, dan kekuasaan yang lebih adil di tingkat lokal.

Angka kemiskinan dan batas kesimpulan

Data BPS yang dirangkum dalam berbagai dokumen Pemerintah Provinsi NTT menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang lambat. Angka kemiskinan NTT turun dari 19,96 persen pada Maret 2023 menjadi 19,48 persen pada Maret 2024, lalu 19,02 persen pada September 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 1,13 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 1,11 juta jiwa pada September 2024.

Penurunan tersebut menunjukkan perubahan, tetapi tidak besar jika dibandingkan dengan besarnya populasi dan lamanya periode pembangunan. Beberapa analisis media lokal juga mencatat bahwa tingkat kemiskinan NTT masih jauh di atas rata-rata nasional dan menempatkan provinsi ini di antara daerah dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia.

Data kemiskinan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pembangunan fisik gagal. Namun, data itu juga belum cukup untuk menyimpulkan bahwa proyek infrastruktur dan pariwisata secara langsung mengurangi kemiskinan, karena informasi mengenai sebab perubahan, kelompok penerima manfaat, dan perbedaan antardaerah tidak terurai rinci dalam statistik resmi.

Pembacaan yang lebih adil terhadap pembangunan di NTT perlu menghindari dua kesimpulan yang sederhana: bahwa pembangunan fisik otomatis berhasil, atau sebaliknya sepenuhnya gagal. Infrastruktur, pengakuan politik, dan status Labuan Bajo sebagai destinasi prioritas adalah capaian yang dapat dicatat, tetapi capaian itu perlu diukur melalui indikator kesejahteraan, pemerataan, partisipasi warga, dan keberlanjutan lingkungan.

Bagi Labuan Bajo, ujian ke depan bukan sekadar mempertahankan status sebagai destinasi prioritas, melainkan memastikan pariwisata memperkuat ekonomi masyarakat lokal tanpa mengurangi akses terhadap ruang hidup, layanan dasar, dan lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan di kawasan.

Sumber

• Pikul
• RPJMD Provinsi NTT 2024–2029
• Ringkasan Data dan Informasi Kemiskinan BPS NTT
• Radar NTT
• Media Indonesia
• Databoks Katadata