BPS Catat 1,04 Juta Penduduk Miskin di NTT pada Maret 2026
BPS mencatat 1,04 juta penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada Maret 2026. Kemiskinan perdesaan tetap jauh lebih tinggi daripada perkotaan, sementara garis kemiskinan naik menjadi Rp584.252 per kapita per bulan.
Oleh Kevin Mikael Januar
Editor: Mursyid Sonsang
· 2 menit baca
Labuan Bajo — Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi itu mencapai 1,04 juta jiwa pada Maret 2026. Angka ini naik sekitar 5,95 ribu jiwa dibanding September 2025, sementara tingkat kemiskinan berada di 17,52 persen.
Data yang dikutip beberapa media lokal dari rilis BPS menunjukkan kenaikan itu terjadi meski persentase kemiskinan turun dari 18,60 persen pada Maret 2025. Dalam perbandingan antartahun, jumlah penduduk miskin juga menyusut sekitar 51 ribu jiwa dari Maret 2025 ke Maret 2026.
Kemiskinan perdesaan masih dominan
Rincian BPS memperlihatkan kesenjangan tajam antara desa dan kota. Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di perkotaan tercatat 109,82 ribu jiwa, sedangkan di perdesaan 927,83 ribu jiwa.
Secara persentase, kemiskinan perkotaan berada di 6,71 persen dan kemiskinan perdesaan 21,64 persen. Kesenjangan ini menegaskan bahwa perdesaan masih menjadi kantong kemiskinan utama di NTT.
BPS juga mencatat garis kemiskinan NTT pada Maret 2026 sebesar Rp584.252 per kapita per bulan. Komposisinya terdiri atas garis kemiskinan makanan Rp440.040 dan nonmakanan Rp144.212 per kapita per bulan.
Perubahan dari September 2025
Jika dibandingkan dengan September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 2,72 ribu jiwa. Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di perdesaan naik 8,68 ribu jiwa.
Dengan total rumah tangga miskin rata-rata 5,54 jiwa per rumah tangga, kebutuhan minimum rumah tangga miskin di NTT mencapai sekitar Rp3,24 juta per bulan. Angka ini memperlihatkan tekanan biaya hidup yang masih tinggi bagi keluarga miskin di provinsi tersebut.
Data terbaru itu sekaligus menempatkan NTT tetap sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Namun, rincian dampaknya per kabupaten di Flores belum tampak dalam data yang dikutip dari rilis tersebut.
Sumber
Berita berikutnya

Ngada dan Imigrasi Labuan Bajo Perkuat Layanan Keimigrasian di Bajawa
Pemkab Ngada dan Imigrasi Labuan Bajo memperkuat layanan keimigrasian di Bajawa melalui Pos Imigrasi dan pemanfaatan fasilitas di Mal Pelayanan Publik…
Baca juga



