Apa Arti Ukuran Baru bagi Pariwisata Labuan Bajo

Labuan Bajo — DPRD Kabupaten Manggarai Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Pariwisata untuk mengevaluasi pengelolaan pariwisata berdasarkan data dan fakta lapangan. Dalam usulan pengukuran baru, keberhasilan Labuan Bajo tidak cukup dinilai dari jumlah kunjungan, tetapi juga dari kepuasan wisatawan, lama tinggal, belanja rata-rata, kunjungan ulang, keselamatan, serta manfaat ekonomi yang bertahan di masyarakat lokal.

Usulan itu muncul setelah data 2025 menunjukkan kawasan ini menerima 500.008 wisatawan, sementara hanya 67.986 wisatawan tercatat membayar retribusi resmi. Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat mencapai Rp2,33 miliar, di bawah target Rp2,6 miliar. Angka tersebut menjadi konteks bagi evaluasi tata kelola, bukan satu-satunya ukuran dampak pariwisata.

Indikator yang diusulkan mencakup Visitor Satisfaction Index, Length of Stay, Average Spending per Visitor, Repeat Visitor Rate, Safety Performance, dan Local Economic Retention. Ukuran terakhir melihat seberapa besar belanja wisatawan benar-benar berputar di ekonomi lokal.

Mengapa ukuran baru penting bagi warga Labuan Bajo

Ukuran tersebut berkaitan langsung dengan pengalaman wisatawan dan penghasilan warga. Wisatawan yang merasa aman, tinggal lebih lama, berbelanja pada usaha lokal, serta ingin kembali berpotensi memberi manfaat yang lebih merata daripada sekadar menambah jumlah kedatangan. Pendekatan serupa juga didukung arah pembangunan pariwisata yang menekankan kualitas kunjungan, lama tinggal, belanja wisatawan, dan keberlanjutan destinasi.

Dokumen resmi Badan Pusat Statistik melalui sistem Romantik mencatat rencana Survei Kepuasan Wisatawan (Visitor Exit Survey) Tahun 2026 oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Rancangan itu memuat variabel lama tinggal, pengeluaran, ekspektasi, dan kepuasan terhadap pelayanan kepariwisataan di Labuan Bajo.

Penguatan tata kelola juga diarahkan pada standardisasi pelayanan, informasi operator dan harga yang transparan, serta mekanisme pengaduan dengan tindak lanjut yang jelas. Dengan begitu, data kunjungan dapat dibaca bersama mutu layanan, keselamatan, dan seberapa besar manfaat pariwisata dirasakan masyarakat setempat.

Sumber

• Floresa — laporan khusus tata kelola pariwisata Manggarai Barat
• infomabar.manggaraibaratkab.go.id
• katantt.com