Pemerintah Pusat Koordinasikan BBM Nelayan Labuan Bajo

Labuan Bajo — Pemerintah pusat akan mengoordinasikan persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Pertamina, dan pihak terkait. Persoalan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, setelah rapat koordinasi di ruang VIP Bandara Komodo pada Rabu, 28 Oktober 2026.

Pasokan BBM nelayan disebut mengalami pengurangan. Dudung menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri dan dibahas lintas kementerian serta lembaga agar kebutuhan masyarakat pesisir tetap diperhatikan.

Pasokan BBM menentukan kelancaran nelayan Labuan Bajo

Bagi nelayan di Labuan Bajo, ketersediaan BBM berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas melaut dan keberlangsungan mata pencaharian. Isu ini juga bersinggungan dengan pengelolaan pelayaran dan kegiatan pariwisata di kawasan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaporkan bahwa pasokan BBM nelayan menjadi salah satu hal yang disoroti dalam kunjungan kerja Menko Polkam. Rapat koordinasi di Bandara Komodo turut membahas sejumlah persoalan strategis di Labuan Bajo, termasuk pasokan BBM.

Koordinasi lintas sektor diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Dudung juga menegaskan perlunya menginventarisasi persoalan yang melibatkan kedua tingkat pemerintahan agar penanganannya dapat dilakukan secara terkoordinasi.

Langkah berikutnya yang disebutkan dalam laporan adalah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Pertamina, dan pihak terkait lainnya. Laporan tidak menyebutkan angka pengurangan pasokan maupun jadwal penyelesaian persoalan tersebut.

Sumber

• RRI — media berita publik nasional
• Info Mabar — portal resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
• bphmigas.go.id
• kkp.go.id
• infobanknews.com