Apa arti kesepakatan RPKB bagi penanganan bencana di Manggarai Barat?

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Program SIAP SIAGA menandatangani berita acara kesepakatan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) pada 21 Oktober 2026. Kesepakatan itu menjadi komitmen bersama untuk memperkuat penanganan kedaruratan bencana di daerah.

Dokumen tersebut diserahkan Program SIAP SIAGA untuk ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Manggarai Barat melalui legalisasi Peraturan Bupati. Penyusunan RPKB menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.

RPKB juga akan dihubungkan dengan pengelolaan posko dan Pusat Pengendalian Operasi. Dalam rangkaian sebelumnya, pemerintah daerah menekankan perlunya kejelasan komando, kecepatan pengambilan keputusan, dan pembagian tugas yang dipahami seluruh pihak sebelum bencana terjadi.

RPKB memperjelas penanganan bencana di Manggarai Barat

Bagi warga Labuan Bajo dan wilayah lain di Manggarai Barat, dokumen ini penting karena menjadi acuan umum saat pemerintah dan lembaga terkait menghadapi kedaruratan. RPKB mencakup pemetaan sumber daya, mekanisme pengerahan bantuan, serta koordinasi penanganan darurat.

Dokumen itu disusun bersama Program SIAP SIAGA, kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk memperkuat pengelolaan risiko bencana. Tahap finalisasi sebelumnya berlangsung melalui lokakarya di Labuan Bajo pada 13 Oktober 2026, kemudian dilanjutkan konsultasi publik dan penyerahan dokumen.

RPKB mencakup ancaman gempa bumi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, tsunami, serta tanah longsor. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga menargetkan rancangan Peraturan Bupati tentang RPKB selesai paling lambat pada akhir November 2026.

Sumber

• RRI — laporan berita daerah
• Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur — siaran pers resmi
• infomabar.manggaraibaratkab.go.id