Kabar Labuan Bajo

Sabtu, 3 Oktober 2026

Yulianus Weng Ajak UMKM Isi Data Benar di Manggarai Barat

Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng meminta pelaku usaha dan UMKM memberikan data yang benar dalam Sensus Ekonomi 2026. Data itu menjadi bahan perencanaan kebijakan ekonomi daerah.

Oleh

Editor: Mursyid Sonsang

· 2 menit baca

Buka foto ukuran besar. Ilustrasi: Tumpukan topi dan keranjang anyaman tradisional tersusun di lantai toko.
Ilustrasi: Tumpukan topi dan keranjang anyaman tradisional tersusun di lantai toko. · Foto: GO HOME TOMORROW / Pexels

Manggarai Barat — Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng mengajak pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar pada 29 September 2026.

Ajakan itu disampaikan ketika Yulianus menekankan pentingnya data statistik yang akurat dan terintegrasi sebagai fondasi penentuan arah pembangunan daerah. Ia menyebut data yang valid dan mutakhir diperlukan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten untuk memahami kondisi masyarakat, menentukan prioritas, serta menyusun kebijakan yang selaras dengan visi pembangunan daerah.

Data usaha menentukan arah kebijakan Manggarai Barat

Bagi pelaku usaha di Labuan Bajo dan wilayah lain di Manggarai Barat, pendataan ini berkaitan dengan gambaran ekonomi daerah. Yulianus mengatakan hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi bahan perencanaan kebijakan ekonomi. Karena itu, pelaku usaha dan UMKM diminta menyampaikan kondisi usahanya secara benar kepada petugas sensus.

Dalam laporan tersebut, Yulianus juga menekankan perlunya sinergi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membangun sistem data yang terpadu. Data yang terkumpul diharapkan membantu pemerintah menyusun pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat turut mendorong digitalisasi data agar informasi dapat diakses lebih cepat, transparan, dan mudah dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Pendekatan ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.

RRI juga melaporkan bahwa ketersediaan data yang valid dan mutakhir dari desa sampai kabupaten dibutuhkan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan. Laporan sebelumnya menyebut BPS berperan sebagai pembina data statistik, sementara OPD perlu memastikan data sektoral tersedia secara lengkap dan valid.

Sumber

Baca berikutnya

  1. Lanjutan topik ini

  2. Terbaru di Data Mabar

Baca juga

‹ Kembali ke beranda

Bagikan artikel

Bagikan sebagai gambar

Untuk Story Instagram, Status WhatsApp, atau TikTok. Tautan artikel ikut disalin supaya bisa ditempel di stiker Tautan.

Pratinjau kartu Story / Status untuk artikel ini
Story / Status · 9:16
Simpan gambar
Pratinjau kartu Feed untuk artikel ini
Feed · 4:5
Simpan gambar

Alat baca

Normal

Contoh ukuran teks isi artikel. Pilihan ini tersimpan di perangkat Anda.