Rapat Pemulihan Pascagempa Digelar di Ruteng

Ruteng — Rapat koordinasi pemulihan melibatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Ruteng pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Rapat itu menjadi penutup rangkaian pemantauan Ombudsman Republik Indonesia atas penyelenggaraan pelayanan publik pascagempa di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat. Pemantauan berlangsung selama empat hari, 28 September hingga 1 Oktober 2026.

Pimpinan Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng bersama tim mendatangi sejumlah lokasi terdampak. Lokasi yang dikunjungi meliputi fasilitas pendidikan dan kesehatan, posko pengungsian, hunian sementara, pengungsi mandiri, rumah ibadah, serta kampung nelayan. Tim Ombudsman juga melibatkan BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Koordinasi pemulihan menentukan layanan warga terdampak

Bagi warga di Manggarai dan Manggarai Barat, hasil pemantauan berkaitan langsung dengan akses terhadap layanan dasar selama masa transisi menuju pemulihan. Pemerintah daerah dan BNPB menerima temuan lapangan yang disampaikan dalam rapat di Ruteng, termasuk pembahasan langkah perbaikan pelayanan publik.

Pemantauan dilakukan untuk memastikan proses transisi menuju pemulihan berjalan efektif, transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tidak diskriminatif. Kunjungan ke berbagai titik memungkinkan kondisi layanan dan kebutuhan warga terdampak dilihat secara langsung.

Rangkaian kegiatan ini berlangsung setelah gempa bumi tektonik yang mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026. Dalam laporan pemantauan, Ombudsman menempatkan pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai perhatian utama pada masa pascabencana.

Sumber

• RRI Ende — laporan berita regional
• flores.tribunnews.com