Tim Flores Somasi Tujuh Pejabat soal Penanganan Gempa

Labuan Bajo — Tim Advokasi Korban dan Pengungsi Bencana Flores melayangkan somasi pada 15 Oktober 2026 kepada tujuh lembaga atau pejabat pemerintah terkait dugaan kelalaian penanganan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur.

Somasi itu ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Tim advokasi menyoroti 108 korban jiwa yang disebut meninggal setelah bencana, dengan mayoritas berasal dari kelompok rentan seperti lanjut usia dan balita. Mereka juga mempersoalkan perlindungan bagi warga yang mengungsi secara mandiri.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) per September mencatat 450 titik tenda dan posko mandiri di Kabupaten Ende. Angka itu berbeda dengan catatan BNPB yang mencatat nihil pengungsi di Kabupaten Ende. Perbedaan tersebut menjadi sorotan karena berhubungan langsung dengan pendataan dan penyaluran bantuan.

Perbedaan data Ende menentukan jangkauan bantuan

Bagi pembaca di Labuan Bajo dan wilayah Flores, persoalan ini penting karena pendataan pengungsi menentukan siapa yang mendapat tenda, layanan kesehatan, pangan, serta dukungan pemulihan. BNPB sebelumnya menyebut gempa Magnitudo 7,7 berdampak pada sejumlah kabupaten di Flores, termasuk Ende, dan pemerintah membentuk posko pendampingan nasional di Labuan Bajo.

Somasi tersebut juga merujuk pada mandat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Tim advokasi mendesak pemerintah menjalankan supervisi, koordinasi, dan pengawasan pada setiap tahap penanganan bencana. Laporan yang tersedia tidak menyebut jadwal sidang atau keputusan lanjutan setelah somasi dikirim.

Sumber

• Ekora NTT — media regional
• BNPB — badan pemerintah penanggulangan bencana
• metrotvnews.com
• rri.co.id