HPL Puncak Pramuka Labuan Bajo Buka Peluang Investasi Baru

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menerima sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Puncak Pramuka pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sertifikat itu diserahkan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Danial Imanuel Liunesi, kepada Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi di ruang kerja bupati.

Pemkab Manggarai Barat menyebut legalitas tersebut sebagai langkah baru untuk mengembangkan kawasan Puncak Pramuka Labuan Bajo. Dengan status HPL, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjadikan kawasan itu aset produktif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perolehan ini disebut bersejarah karena selama 23 tahun perjalanan Kabupaten Manggarai Barat, lahan milik pemerintah daerah baru kali ini memperoleh sertifikat berstatus HPL. Sebelumnya, lahan tersebut hanya berstatus hak pakai.

HPL Puncak Pramuka membuka ruang pengembangan aset daerah

Bagi warga Labuan Bajo, perubahan status ini penting karena arah pengembangan kawasan akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan tata ruang kota. Pemkab Manggarai Barat menyebut beberapa pilihan kerja sama yang dapat dipertimbangkan, yakni Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan kerja sama antarpemerintah.

Bupati Edistasius Endi mengatakan manfaat ekonomi belum otomatis terwujud hanya dengan terbitnya sertifikat. Hasilnya akan bergantung pada perencanaan pengembangan, pemilihan skema kerja sama, serta pengelolaan kawasan yang transparan dan berkelanjutan.

Penerimaan sertifikat ini menjadi tahap awal bagi Pemkab Manggarai Barat untuk mengoptimalkan potensi Puncak Pramuka. Laporan yang tersedia menyebut pemerintah daerah membuka peluang menggandeng pihak ketiga, tetapi belum menyatakan mitra, jadwal pembangunan, atau proyek yang akan dimulai.

Sumber

• RRI — berita regional
• infomabar.manggaraibaratkab.go.id
• detik.com