Mengapa Relasi Filsafat dan Kekuasaan Penting bagi Flores
Esai Floresa menelaah posisi Rocky Gerung setelah masuk Wantimpres, serta menguji tanggung jawab etis, independensi, dan sikap kritis seorang filsuf di lingkar kekuasaan.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Labuan Bajo — Esai Floresa pada 8 Oktober 2026 membahas hubungan filsafat, kekuasaan, dan posisi Rocky Gerung setelah ia dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 2 Oktober 2026.
Tulisan ini menempatkan perpindahan Rocky dari luar ke dalam pemerintahan sebagai persoalan etis dan politik. Rocky menyatakan bahwa sikap kritis serta gagasan radical break tetap dipertahankan. Dalam penjelasan yang dikutip, perubahan posisi itu tidak dimaksudkan sebagai kompromi terhadap pandangan yang selama ini ia sampaikan.
Esai tersebut mengangkat pertanyaan tentang hubungan kekuasaan dan kebenaran. Dengan merujuk pada gagasan Plato, tulisan itu menekankan bahwa kekuasaan politik semestinya tunduk pada kebenaran dan prinsip kesejahteraan umum. Karena itu, seorang filsuf yang masuk ke lingkar kekuasaan tidak cukup hanya membenarkan kebijakan pemerintah.
Mengapa peran Rocky penting bagi pembaca Flores
Bagi pembaca di Flores, isu ini relevan sebagai bahan membaca hubungan antara gagasan publik dan keputusan politik. Tulisan Floresa tidak melaporkan kebijakan baru untuk Labuan Bajo atau wilayah Flores, melainkan menawarkan analisis mengenai standar etis seorang penasihat presiden.
Esai itu menilai tugas tersebut seharusnya mencakup pertanggungjawaban rasional, empiris, dan etis atas kebijakan. Filsafat memberi orientasi etis, ilmu pengetahuan dan keahlian menyediakan dasar empiris, sedangkan politik menerjemahkan keduanya menjadi kebijakan dengan legitimasi demokratis.
Laporan Suara.com dan Merdeka.com memperkuat konteks peristiwa: Rocky dilantik sebagai anggota Wantimpres pada 2 Oktober 2026 dan menyebut dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam pemerintahan. Ia juga menjelaskan bahwa dewan memberikan pertimbangan kepada Presiden, sementara penetapan keputusan tetap berada pada Presiden.
Dengan demikian, pertanyaan utama yang tersisa bukan sekadar apakah seorang pengkritik boleh masuk ke pemerintahan, tetapi bagaimana ia menjaga independensi, kepekaan etis, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat ketika menjalankan fungsi penasihat.
Sumber
Baca berikutnya
Paling ramai di Analisis
Mengapa Data Kunjungan Wisatawan Labuan Bajo Perlu Dibaca Bersama PDRB?
Jumlah kunjungan wisatawan memberi gambaran arus ke Manggarai Barat, tetapi tidak otomatis mengukur dampak ekonomi. Kuncinya terletak pada periode, je…
Berita utama hari ini
Baca juga
