Pendataan Pendatang di Manggarai Barat Berkaitan Pengamanan 2017

Labuan Bajo — Pendataan identitas pendatang, penghuni kos, tamu, dan pengunjung hotel di Manggarai Barat yang dikaitkan dengan pencegahan radikalisme merupakan kebijakan pengamanan menjelang Idulfitri 1438 Hijriah pada 2017, bukan kebijakan baru pada September 2026.

Kebijakan itu disampaikan pejabat kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur menjelang Idulfitri 2017. Dalam keterangan tersebut, kepolisian daerah menugaskan Polres Manggarai Barat bekerja sama dengan aparat desa untuk mendata pendatang baru dan penghuni kos di wilayah Manggarai Barat, termasuk Labuan Bajo.

Pendataan dilakukan dengan mendatangi rumah kos, rumah kontrakan, dan sejumlah hotel. Menurut keterangan kepolisian saat itu, langkah ini diambil untuk memastikan identitas pendatang dan mendukung pengamanan perayaan Idulfitri di daerah tujuan wisata.

Tujuan pendataan dan sasaran

Menurut penjelasan pejabat humas Polda Nusa Tenggara Timur yang dikutip media nasional, tujuan utama pendataan adalah mencegah munculnya aktivitas yang berkaitan dengan paham radikalisme dan menjaga rasa aman masyarakat yang merayakan Idulfitri.

Kepolisian menyebut sasaran pendataan adalah orang-orang yang baru datang atau tinggal di Manggarai Barat, terutama mereka yang menempati rumah kos dan rumah kontrakan, serta tamu hotel. Dalam laporan yang sama, kepolisian juga menyoroti temuan bahwa sejumlah penghuni kos belum memiliki KTP sehingga perlu pendataan administratif.

Selain kerja sama dengan aparat desa, laporan media menyebut polisi mendatangi beberapa hotel di Manggarai Barat untuk memeriksa data tamu dan memastikan prosedur pencatatan identitas berjalan.

Konteks keamanan saat 2015–2017

Kebijakan pendataan ini muncul di tengah peningkatan kewaspadaan terhadap jaringan teror di Indonesia. Sejumlah laporan nasional pada periode 2015–2016 mencatat operasi TNI-Polri terhadap jaringan Santoso di Poso dan penangkapan para anggota jaringan tersebut di berbagai daerah.

Media nasional juga mencatat penangkapan beberapa pelaku yang dikaitkan dengan jaringan kelompok Santoso di sejumlah wilayah di luar Poso dalam periode yang sama. Kewaspadaan terhadap pergerakan jaringan ini di daerah lain menjadi salah satu latar belakang kebijakan pengamanan di berbagai wilayah.

Dalam konteks Nusa Tenggara, Manggarai Barat disebut berada dekat dengan Bima, Nusa Tenggara Barat, yang pada periode itu juga menjadi lokasi penangkapan terduga teroris menurut pemberitaan media nasional. Kedekatan geografis dan posisi Manggarai Barat sebagai kawasan wisata menjadi pertimbangan penguatan pengamanan menjelang Idulfitri.

Ruang lingkup pendataan yang diberitakan

Laporan media yang mengutip keterangan kepolisian memuat beberapa poin terkait pelaksanaan pendataan di Manggarai Barat pada 2017:

• Pelaksana pendataan adalah Polres Manggarai Barat yang bekerja sama dengan aparat desa.
• Lokasi pendataan meliputi rumah kos, rumah kontrakan, hotel, dan wilayah yang menjadi tempat tinggal pendatang baru.
• Waktu pelaksanaan dikaitkan dengan pengamanan menjelang Idulfitri 1438 Hijriah pada 2017.
• Salah satu temuan yang disebut adalah adanya penghuni kos yang belum memiliki KTP.

Laporan yang sama tidak menyebut adanya penetapan pendatang yang didata sebagai tersangka atau terduga pelaku tindak pidana. Pendataan digambarkan sebagai langkah administratif dan pengamanan, bukan tindakan penegakan hukum terhadap individu tertentu.

Status kebijakan dan celah informasi

Metadata salah satu arsip berita menyebut tanggal 4 September 2026, tetapi isi berita merujuk peristiwa yang berlangsung pada Kamis, 22 Juni 2017, menjelang Idulfitri 1438 Hijriah. Sejauh yang dapat ditelusuri dari pemberitaan media lain, belum ada laporan yang secara tegas menyatakan bahwa kebijakan pendataan serupa masih berlangsung atau diterapkan kembali di Manggarai Barat pada September 2026.

Laporan media yang mengutip keterangan kepolisian pada 2017 juga tidak merinci dasar hukum khusus untuk pendataan tersebut, jenis data yang dikumpulkan, lama penyimpanan, mekanisme akses dan koreksi data, maupun prosedur penghapusan data setelah kegiatan pengamanan selesai.

Demikian pula, belum ditemukan penjelasan rinci mengenai kewajiban administratif bagi pemilik kos, pengelola kontrakan, dan hotel, termasuk format pelaporan dan sanksi apabila tidak menyampaikan data. Informasi yang tersedia terutama menggambarkan pendataan sebagai bagian dari operasi pengamanan menjelang Idulfitri di daerah wisata Manggarai Barat.

Sumber

• Liputan6 - Kaleidoskop 2016: Tinombala, Operasi Buru Santoso di Bumi Poso
• CNN Indonesia - Kelompok Santoso, Sel Jihad Aceh di Celebes
• Mili.id - Profil Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast