NTT Usulkan BTT APBD Perubahan 2026 Naik Jadi Rp73,35 Miliar

Labuan Bajo — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengusulkan kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rancangan perubahan APBD 2026 menjadi Rp73,35 miliar. Usulan itu disampaikan Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT pada Senin, 7 September 2026, dengan prioritas penanganan dan pemulihan pascagempa Flores.

Jejak Hukum Indonesia menulis, kenaikan BTT itu setara 725,31 persen dari posisi semula. Pada hari yang sama, laporan Akurat.co juga memuat angka yang sama untuk rancangan perubahan APBD NTT 2026, termasuk penyesuaian pendapatan daerah, belanja daerah, dan belanja modal.

Dalam rancangan itu, pendapatan daerah disebut turun 10,16 persen menjadi Rp4,98 triliun. Belanja daerah juga disesuaikan menjadi Rp5,03 triliun, sementara belanja modal naik menjadi Rp218,17 miliar.

Rancangan perubahan APBD tersebut masih dibahas bersama DPRD NTT. Pada 14 September 2026, Pemprov NTT melalui laman resmi biro adpim menyebut penyesuaian program dalam rancangan perubahan APBD 2026 diprioritaskan untuk percepatan pemulihan bencana dan dampak ekonomi masyarakat.

Fokus pada pemulihan pascagempa

Jejak Hukum Indonesia melaporkan, Pemprov NTT menautkan kenaikan BTT dengan kebutuhan penanganan darurat gempa bumi Flores. Dalam laporan itu, dana darurat yang sudah dianggarkan melalui BTT mencapai Rp49,58 miliar dan dikaitkan dengan Keputusan Gubernur NTT Nomor 305/KEP/AK/2026 tertanggal 15 Agustus 2026 tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi Flores.

Laporan yang sama menyebut sumber dana darurat berasal dari bantuan Presiden RI, dukungan sejumlah pemerintah daerah, donasi lembaga dan masyarakat, serta sumbangan melalui Pameran Pembangunan NTT. Rinciannya mencakup bantuan Presiden Rp40 miliar, bantuan pemerintah daerah lain Rp5,89 miliar, donasi Rp2,36 miliar, dan sumbangan melalui pameran Rp1,31 miliar.

Pemprov NTT juga melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga 4 September 2026 sebesar Rp3,07 triliun atau 55,30 persen dari target Rp5,55 triliun. Realisasi belanja tercatat Rp2,81 triliun atau 52,94 persen dari rencana Rp5,31 triliun.

Dalam laporan Jejak Hukum Indonesia, rancangan perubahan APBD 2026 menutup defisit melalui pembiayaan netto Rp48,53 miliar, sehingga SiLPA tahun berkenaan ditetapkan nihil. Laporan itu juga menyebut status tanggap darurat gempa Flores berlaku hingga 12 September 2026.

Anggota DPRD NTT Junaidin, menurut laporan Jejak Hukum Indonesia, meminta pemerintah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat karena sejumlah permukiman masih rusak dan pendataan rumah terdampak perlu diperbarui. Ia juga mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dukungan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa terdampak.

Pada 14 September 2026, laman resmi Pemprov NTT menyebut pemerintah daerah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan bencana dan dampak ekonomi masyarakat melalui pembahasan lanjutan rancangan perubahan APBD. Dengan demikian, angka Rp73,35 miliar masih merupakan usulan dalam pembahasan anggaran, bukan alokasi final yang sudah disahkan.

Sumber

• Jejak Hukum Indonesia
• Akurat.co
• Biro Adpim Pemerintah Provinsi NTT