Mengapa Data Desa dan OPD Terhubung untuk Pembangunan Manggarai Barat?

Labuan Bajo — Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng menekankan pentingnya data statistik yang akurat dan terintegrasi dalam peringatan Hari Statistik Nasional 2026 di Kampus Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, pada Senin, 28 September 2026. Data yang valid dan mutakhir dari desa hingga kabupaten diperlukan untuk membaca kondisi masyarakat, menetapkan prioritas, serta menyusun kebijakan pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengajak masyarakat dan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Pelaku usaha diminta memberikan keterangan sesuai kondisi sebenarnya agar hasil pendataan dapat menggambarkan perekonomian daerah secara lebih utuh.

Data terpadu membantu menentukan prioritas pembangunan Manggarai Barat

Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data statistik. Pada saat yang sama, organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan memastikan data sektoral tersedia secara lengkap dan valid. Pembagian peran ini diperlukan agar informasi tidak tumpang tindih dan dapat digunakan bersama oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan.

Bagi warga dan pelaku usaha di Labuan Bajo, keterhubungan data desa, OPD, dan kabupaten berpengaruh pada cara pemerintah membaca kebutuhan daerah. Data yang tertata dapat menjadi bahan penentuan prioritas pembangunan serta penyusunan kebijakan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga mendorong digitalisasi agar informasi dapat diakses lebih cepat, transparan, dan mudah digunakan.

Sensus Ekonomi 2026 diharapkan memberi gambaran mengenai kondisi perekonomian Manggarai Barat. Data dari pelaku usaha dan UMKM menjadi bagian penting dalam pemetaan tersebut. Penguatan koordinasi dengan BPS dan pengelolaan data sektoral disebut sebagai bagian dari upaya mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sumber

• Info Mabar — portal resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
• RRI — media publik