Inpres Jalan Daerah Realisasikan Rp14,6 Triliun pada 2023

Labuan Bajo — Program Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah merealisasikan anggaran Rp14,6 triliun pada tahun anggaran 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut dana itu dipakai untuk menangani 3.194,22 kilometer jalan dan 2.971,35 meter jembatan di 239 kabupaten dan 24 kota.

Dalam laporan kinerja Kementerian PUPR tahun 2023, alokasi dana program tersebut tercatat Rp14,608 triliun dengan realisasi tahap I Rp14,497 triliun atau 99,66 persen. Laporan itu juga menyebut penanganan jalan dan jembatan dilakukan di seluruh provinsi, dengan target awal 2.873 kilometer jalan dan 2.362 meter jembatan.

Data yang dipakai Flores Pos, yang mengutip tulisan Djoko Setijowarno pada 3 September 2026, sejalan dengan laporan resmi Kementerian PUPR soal besaran anggaran dan capaian fisik program. Tulisan itu menempatkan Inpres Jalan Daerah sebagai instrumen pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas wilayah yang selama ini bergantung pada jalan daerah.

Beban jalan daerah masih besar

Flores Pos mengutip data Badan Pusat Statistik dan Kementerian PUPR tahun 2025 yang menyebut panjang jalan daerah di Indonesia sekitar 501.344 kilometer. Angka itu terdiri atas jalan provinsi sekitar 54.557 kilometer dan jalan kabupaten serta kota sekitar 446.787 kilometer.

Dalam sumber yang sama, panjang jalan nasional disebut sekitar 47.817 kilometer. Jika digabung, jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota mendekati 549.000 kilometer, belum termasuk jalan desa yang disebut mencapai lebih dari 316.000 kilometer.

Besarnya jaringan itu membuat program peningkatan konektivitas jalan daerah menjadi penting bagi daerah yang kapasitas fiskalnya terbatas. Inpres Jalan Daerah hadir untuk menangani jalan nonnasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah melalui bantuan APBN, menurut Kementerian PUPR.

Konteks pelaksanaan

Kementerian PUPR menyatakan pelaksanaan program ini dilakukan bertahap pada 2023. Pada tahap awal, pemerintah menyiapkan alokasi Rp14,6 triliun untuk pekerjaan jalan daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Sejumlah pemberitaan berbasis keterangan resmi kementerian itu juga menyebut program tersebut diarahkan untuk membuka akses dari keterisolasian, mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, dan menghubungkan jalan daerah dengan jaringan jalan nasional. Namun, sumber yang dihimpun tidak memuat rincian ruas di Flores, nilai per daerah, atau jadwal rampung tiap paket pekerjaan.

Karena itu, yang dapat dipastikan dari sumber resmi adalah besaran program nasional, cakupan wilayah, dan capaian fisiknya pada 2023. Rincian dampak langsung bagi warga Flores memerlukan data pelaksanaan di tingkat daerah.

Relevansi bagi kawasan 3TP

Djoko Setijowarno dalam tulisannya menempatkan jalan daerah sebagai infrastruktur kunci bagi pemerataan ekonomi dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Argumen itu bertumpu pada fakta bahwa banyak pusat aktivitas warga berada jauh dari jaringan jalan nasional.

Dalam konteks itu, program IJD tidak hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal memperpendek waktu tempuh ke sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan sentra produksi. Laporan resmi Kementerian PUPR menunjukkan program ini telah menjadi salah satu intervensi jalan daerah terbesar pemerintah pada 2023.

Sumber

• Kementerian PUPR
• Flores Pos