Indeks Pariwisata Inklusif Manggarai Barat: Regulasi Inklusif 12 Persen

Labuan Bajo — Nilai inklusivitas aspek regulasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat tercatat sebesar 12 persen dalam Laporan Akhir Indeks Pariwisata Inklusif 2024 yang disusun Bappeda setempat. Laporan itu menilai manfaat ekonomi pariwisata mulai tumbuh, sementara aksesibilitas, partisipasi kelompok rentan, dan penguatan regulasi masih membutuhkan perbaikan.

Menurut Laporan Akhir Indeks Pariwisata Inklusif 2024 yang diterbitkan Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, kajian dilakukan dengan pendekatan campuran melalui survei, wawancara, dan observasi lapangan. Responden mencakup wisatawan, pelaku usaha lokal, serta pemangku kepentingan pariwisata.

Dokumen Bappeda itu menyebutkan total bobot nilai inklusivitas sektor pariwisata sebesar 63,95 persen pada 2024, dengan regulasi inklusif menyumbang bobot 12 persen di antara aspek destinasi, akomodasi, pasar, dan faktor lain dalam kerangka indeks. Capaian 63,95 persen ini juga dikutip dalam dokumen perencanaan daerah yang memuat indikator Indeks Pariwisata Inklusif tahun 2024.

Dalam laporan, bagian destinasi inklusif digambarkan memiliki bobot tertinggi, diikuti aspek infrastruktur dan ekonomi. Regulasi inklusif diberi bobot paling kecil, yang menurut kajian menunjukkan kerangka kebijakan dan pengaturan pariwisata yang inklusif masih dalam tahap penguatan.

Dominasi wisatawan domestik dan usia muda

Laporan Bappeda menguraikan profil pengunjung yang disurvei, dengan mayoritas wisatawan domestik. Kelompok usia 18–24 tahun disebut dominan dan banyak terdiri atas mahasiswa serta pekerja muda, sehingga kebutuhan destinasi dengan biaya terjangkau menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan produk wisata.

Dalam analisis destinasi darat, laporan membandingkan Puncak Waringin dan Goa Batu Cermin. Puncak Waringin dicatat sebagai destinasi yang relatif terjangkau dan menarik bagi wisatawan dengan anggaran terbatas, sedangkan Goa Batu Cermin dikaitkan dengan kesediaan pengunjung membayar lebih untuk pengalaman wisata yang berbeda.

Di segmen akomodasi dan agen perjalanan, kajian menyebut wisatawan Eropa dominan dalam pasar yang dianalisis. Segmen ini digambarkan memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan daya beli yang lebih kuat, sehingga menjadi target penting bagi penyedia jasa wisata di Labuan Bajo.

Manfaat ekonomi tumbuh, inklusivitas belum merata

Pada dimensi ekonomi, laporan mencatat hasil positif, terutama dalam peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terhubung dengan pariwisata. Menurut analisis Bappeda dalam kajian diagnostik terpisah, jumlah wisatawan memiliki elastisitas tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan penurunan kemiskinan, menunjukkan peran strategis sektor ini sebagai motor pertumbuhan.

Sebaliknya, dimensi sosial dan budaya memperoleh nilai lebih rendah. Laporan menyoroti belum optimalnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat ekonomi pariwisata, termasuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas.

Masalah aksesibilitas juga muncul dalam penilaian destinasi, hotel, dan agen perjalanan. Infrastruktur umum dan fasilitas akomodasi dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga akses terhadap layanan wisata belum setara.

Laporan menyebut infrastruktur hotel dan agen perjalanan memperoleh skor baik secara umum. Namun, catatan Bappeda menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak berarti seluruh fasilitas telah aksesibel, karena masih banyak pelaku usaha yang belum menyediakan sarana pendukung bagi wisatawan dengan kebutuhan khusus.

Rekomendasi kebijakan dan usaha

Bappeda Kabupaten Manggarai Barat merekomendasikan pengembangan produk wisata yang lebih beragam melalui pelatihan bagi pelaku UMKM, agar masyarakat lokal semakin terlibat dalam rantai nilai pariwisata dan dapat menangkap peluang dari peningkatan kunjungan.

Perbaikan akses fisik bagi penyandang disabilitas menjadi rekomendasi lain. Laporan mendorong peningkatan fasilitas di ruang publik, destinasi wisata, hotel, dan layanan perjalanan sehingga lebih mudah digunakan berbagai kelompok wisatawan.

Selain itu, Bappeda menekankan perlunya penguatan kesadaran mengenai kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan maupun praktik usaha. Pelatihan, kesempatan kerja, dan keterlibatan perempuan serta penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan didorong untuk diperluas.

Indeks Pariwisata Inklusif juga dimasukkan sebagai indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan target kenaikan nilai indeks dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah menjadikan inklusivitas pariwisata sebagai bagian dari agenda pembangunan yang terukur.

Konteks perkembangan Labuan Bajo

Laporan Bappeda disusun di tengah perkembangan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata dengan kontribusi penting bagi perekonomian Manggarai Barat. Dokumen perencanaan daerah dan pidato resmi kepala daerah menyebut Indeks Pariwisata Inklusif meningkat dari kisaran 58,2 pada awal pengukuran menuju 63,95 pada 2024. Peningkatan ini dinilai sejalan dengan pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi tetap menyisakan pekerjaan rumah pada aspek regulasi, aksesibilitas, dan pemerataan manfaat.

Dalam berbagai kebijakan dan program, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan didorong untuk mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif. Kerangka tersebut menempatkan inklusivitas bukan hanya sebagai persoalan jumlah kunjungan, melainkan juga akses layanan, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan keberlanjutan regulasi.

Sumber

• Laporan Akhir Indeks Pariwisata Inklusif 2024 – Bappeda Kabupaten Manggarai Barat
• Manggarai Barat yang Pertama di Dunia Mengukur Indeks Pariwisata Inklusif – FloresPos Net
• Pidato Pembangunan HUT Ke-80 RI: Bupati Edistasius Endi Paparkan Capaian Pembangunan 2023–2024 dan Target 2025–2030 – Viva NTT