Bom Ikan di Manggarai Barat: Angka Kasus dan Proses Hukumnya

Di Manggarai Barat, praktik destructive fishing menjadi persoalan keamanan laut sekaligus tindak pidana perikanan. Polda NTT memasukkan Manggarai Barat ke dalam enam wilayah rawan bom ikan dan mencatat dua kasus di NTT pada 2025, setelah tujuh kasus pada 2024.

Mengapa bom ikan menjadi isu hukum di Manggarai Barat?

Bom ikan merusak ekosistem dan mengancam keselamatan nelayan serta pengguna perairan. Karena itu, penanganannya melibatkan Ditpolairud Polda NTT dan Satpolair Polres Manggarai Barat, bukan hanya pengawasan administratif.

Menurut Polda NTT, Manggarai Barat termasuk enam wilayah yang dipetakan rawan praktik bom ikan. Lima wilayah lain yang disebut ialah Flores Timur, Sikka, Ende, Kupang, dan Rote Ndao.

Berapa kasus yang tercatat?

Polda NTT mencatat enam kasus destructive fishing pada 2023, meningkat menjadi tujuh kasus pada 2024, lalu menurun menjadi dua kasus pada 2025. Angka itu merupakan catatan untuk wilayah NTT, bukan perincian khusus Kabupaten Manggarai Barat.

Data tersebut disampaikan Ditpolairud Polda NTT dalam konferensi pers pada 25 April 2025. Karena cakupannya provinsi, angka itu tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan jumlah kasus khusus Labuan Bajo atau desa tertentu di Manggarai Barat.

Kasus apa yang ditangani di Labuan Bajo?

Pada Maret 2025, tim gabungan Baharkam Polri, Ditpolairud Polda NTT, dan Satpolair Polres Manggarai Barat menggagalkan penyelundupan 100 detonator di Labuan Bajo, menurut Polda NTT.

Dalam keterangan yang sama, Polda NTT menyatakan perkara tersebut sedang dalam proses pelimpahan berkas ke kejaksaan. Penyidik menjerat tersangka dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup.

Apa arti status proses hukum itu?

Pelimpahan berkas berarti perkara bergerak dari tahap penyidikan menuju penuntutan, tetapi belum sama dengan putusan pengadilan. Status akhir seseorang tetap ditentukan melalui proses peradilan.

Untuk perkara perikanan, Polda NTT juga menyebut Pasal 84 juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai ketentuan yang digunakan dalam perkara destructive fishing.

Siapa yang berwenang mengawasi?

Di wilayah perairan Manggarai Barat, pengungkapan yang diberitakan melibatkan kepolisian perairan tingkat polda dan polres. Pembagian kerja itu menunjukkan bahwa keamanan laut Labuan Bajo terkait dengan penegakan hukum provinsi dan pengawasan di tingkat kabupaten.

Sumber

• Polda NTT melalui Tribrata News
• BPS Kabupaten Manggarai Barat