Sengketa Warga dan PT Krisrama Kembali Disorot di Nangahale Sikka

Nangahale — Konflik agraria antara masyarakat adat Soge Natarmage dan Goban Runut-Tana Ai dengan PT Kristus Raja Maumere (Krisrama) kembali menjadi sorotan di Desa Nangahale, Kabupaten Sikka, pada 30 Oktober 2026. Sengketa ini berkaitan dengan klaim hak guna usaha perusahaan dan klaim historis masyarakat adat atas tanah ulayat.

Perusahaan tersebut disebut sebagai perusahaan perkebunan milik Keuskupan Maumere. Konflik berakar pada perbedaan antara dasar hukum formal berupa hak guna usaha dan tuntutan masyarakat adat yang mendasarkan klaimnya pada sejarah penguasaan tanah.

Mengapa sengketa Nangahale penting bagi pembaca Labuan Bajo

Persoalan di Nangahale menunjukkan bahwa konflik agraria di Flores tidak hanya menyangkut batas dan dokumen tanah. Sengketa ini juga menyentuh pengakuan masyarakat adat, hubungan sosial-keagamaan, serta cara pemerintah dan pihak perusahaan menyelesaikan perselisihan.

Kajian yang ditemukan menyebut proses penyelesaian selama ini lebih banyak memakai pendekatan legal-formal yang menempatkan legalitas hak guna usaha sebagai fokus. Pengakuan terhadap hak tanah adat dinilai mendapat perhatian terbatas. Upaya mediasi juga disebut belum menyentuh akar persoalan karena lebih berfokus pada aspek administratif dan hukum, bukan dimensi sosial, budaya, dan sejarah.

Gambaran lain mengenai perkara ini menyebut perkebunan berada di kawasan pesisir Flores sekitar 60 kilometer di sebelah timur Maumere dan mencakup 325 hektare. Laporan tersebut juga menyebut konflik memuncak setelah perusahaan memperbarui izin hak guna usaha pada Agustus 2023. Pada Januari 2025, terjadi tindakan yang disebut perusahaan sebagai pembersihan lahan, ketika permukiman masyarakat adat dihancurkan menggunakan buldoser.

Perkara hukum kemudian berlanjut. Pada Maret 2025, Pengadilan Negeri Maumere menjatuhkan hukuman 10 bulan penjara kepada delapan warga Tana Ai karena merusak papan nama PT Krisrama. Setengah dari mereka kemudian disebut dibebaskan karena masa penahanan sebelum persidangan diperhitungkan.

Penyelesaian berkelanjutan memerlukan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adil, termasuk pengakuan hak masyarakat adat serta pelibatan seluruh pihak dalam penentuan kebijakan.

Sumber

• Floresa — laporan konflik Nangahale
• Jurnal Studi Pemerintahan dan Kebijakan — kajian resolusi konflik agraria
• Inside Indonesia — laporan sengketa warga dan PT Krisrama