Uskup Maumere Sebut Konflik Nangahale Paling Berat

Maumere — Mgr. Ewaldus Martinus Sedu menyebut konflik Nangahale di Kabupaten Sikka sebagai persoalan terberat selama memimpin Keuskupan Maumere. Pernyataan itu dimuat dalam laporan yang terbit 17 Oktober 2026 dan diperbarui 18 Oktober 2026.

Konflik agraria tersebut memperhadapkan Keuskupan Maumere dengan warga di Nangahale. Pokok sengketanya adalah lahan seluas 325 hektare yang tercakup dalam 10 sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Krisrama, perusahaan milik Keuskupan Maumere.

Laporan Floresa menyebut sengketa itu telah berkembang menjadi penggusuran rumah, pelaporan warga kepada polisi, serta keretakan hubungan pastoral antara Gereja dan sebagian umat. Warga Suku Soge Natarmage dan Goban Runut memandang lahan tersebut sebagai ruang hidup dan bagian dari wilayah ulayat yang mereka tempati serta garap.

Mengapa konflik Nangahale penting bagi pembaca Labuan Bajo

Peristiwa ini berlangsung di Kabupaten Sikka, tetapi relevan bagi pembaca Flores karena menyangkut konflik agraria, relasi masyarakat adat dengan badan usaha, dan dampak sosial ketika sengketa lahan berlarut. Perkembangan di Nangahale juga menjadi bagian dari dinamika kawasan Flores yang perlu dipantau secara cermat, terutama ketika menyangkut warga, kepemilikan lahan, dan proses hukum.

Laporan lain dari Floresa menjelaskan bahwa pemerintah menerbitkan HGU baru pada 2023 seluas 325 hektare dalam 10 sertifikat. Dalam wawancara yang dikutip, Uskup Ewaldus mengatakan Keuskupan mendasarkan penguasaan lahan pada sertifikat tersebut. Ia juga menyebut konflik Nangahale membuat wajah Gereja lokal berhadapan dengan umatnya sendiri.

Dalam laporan utama, pembicaraan mengenai sengketa berlangsung setelah kepulangan dari Ende ke Maumere pada 30 September. Uskup menyebut Keuskupan semula memperkirakan mengambil sekitar 380 hektare, kemudian menetapkan 325 hektare setelah meninjau kembali seluruh lokasi. Laporan tersebut juga menyebut sebagian lahan dikembalikan.

Belum ada keterangan baru dalam laporan utama mengenai jadwal penyelesaian sengketa atau langkah lanjutan yang pasti. Karena itu, perhatian pembaca perlu diarahkan pada perkembangan dialog, status warga yang terdampak, dan keputusan resmi terkait lahan Nangahale.

Sumber

• Floresa — laporan utama konflik Nangahale
• Katong NTT — laporan sertifikat HGU Nangahale
• GardaFlores — laporan HGU PT Krisrama
• mongabay.co.id
• korantimor.com