Pemerintah Alokasikan Rp1,61 Triliun Infrastruktur NTT 2026

Labuan Bajo — Pemerintah pusat mengalokasikan pagu anggaran infrastruktur sebesar Rp1,61 triliun untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2026 melalui berbagai kementerian dan lembaga, dengan sebagian dukungan diarahkan ke kawasan Labuan Bajo dan Flores Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, menurut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT.

Alokasi Rp1,61 triliun tersebut merupakan pagu infrastruktur yang difokuskan pada percepatan penyelesaian proyek strategis nasional, penguatan ketahanan air, dan peningkatan konektivitas darat, laut, serta udara di NTT.

Pagu dan fokus pembangunan

Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan menjelaskan bahwa sektor pekerjaan umum menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di NTT karena mayoritas pagu terbesar berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut Adi, anggaran infrastruktur 2026 diarahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional, memperkuat ketahanan air melalui pembangunan jaringan irigasi dan bendungan, serta meningkatkan konektivitas jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara di berbagai wilayah NTT.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp500 miliar untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung ketahanan air dan ketersediaan pangan. Selain itu, satuan kerja pembangunan bendungan juga memperoleh pagu khusus untuk memperkuat kapasitas tampungan air di provinsi tersebut.

Rincian sebagian pagu infrastruktur

Di sektor transportasi darat, pagu untuk jalan nasional di NTT tahun 2026 mencapai Rp212,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan serta jembatan pada beberapa wilayah kerja pelaksanaan jalan nasional.

Di sektor udara, pemerintah mengalokasikan Rp13 miliar untuk pengembangan Bandar Udara Wonopito dengan realisasi sekitar Rp3,6 miliar, serta Rp5,5 miliar untuk Bandar Udara Komodo dengan realisasi sekitar Rp200 juta pada awal pelaksanaan anggaran.

Di sektor laut, Pelabuhan Marapokot menerima pagu Rp79,9 miliar dengan realisasi sekitar 32 persen untuk mendukung layanan pelabuhan dan konektivitas logistik.

Selain infrastruktur transportasi dan sumber daya air, anggaran juga menyasar sarana pendidikan dan layanan hukum. Pagu untuk Universitas Nusa Cendana sekitar Rp61 miliar dan Universitas Timor sekitar Rp16 miliar, sedangkan Kejaksaan Negeri Kota Kupang memperoleh alokasi Rp25 miliar dan Satbrimob Polda NTT Rp9,2 miliar.

Dukungan lintas sektor untuk Labuan Bajo

Kawasan Labuan Bajo dan Flores Barat disebut terus diperkuat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas melalui dukungan lintas sektor. Menurut pemberitaan RRI dan IDN Times, alokasi anggaran diarahkan antara lain ke tiga kantor pemerintah di Labuan Bajo.

Kantor Imigrasi Labuan Bajo mendapat alokasi sekitar Rp30 miliar, Pengadilan Negeri Labuan Bajo sekitar Rp10 miliar, dan Badan Otorita Labuan Bajo Flores sekitar Rp4,8 miliar. Alokasi tersebut diharapkan mendukung peningkatan layanan keimigrasian, peradilan, dan pengelolaan kawasan pariwisata.

Dalam konteks pengembangan kawasan, pemerintah provinsi sebelumnya menegaskan pentingnya pemenuhan infrastruktur transportasi dan layanan publik untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai kota pariwisata, termasuk moda transportasi dalam kota dan penghubung ke luar kota.

Di sektor udara, Bandar Udara Komodo yang melayani Labuan Bajo menjadi salah satu penerima pagu infrastruktur 2026 sebesar Rp5,5 miliar, dengan realisasi awal sekitar Rp200 juta. Namun, rincian penggunaan anggaran bandara dan alokasi spesifik untuk proyek fisik di Labuan Bajo belum dijabarkan secara rinci dalam publikasi yang tersedia.

Kinerja awal pelaksanaan APBN

Kanwil DJPb NTT mencatat bahwa secara keseluruhan belanja APBN di NTT pada awal 2026 masih berada pada tahap awal pelaksanaan. Dalam laporan kinerja APBN Januari 2026, realisasi belanja infrastruktur disebut baru mencapai sekitar 1,52 persen dari pagu.

Pada semester pertama 2026, DJPb juga melaporkan bahwa realisasi belanja negara di NTT mencapai lebih dari 40 persen dari total pagu, dengan pertumbuhan belanja modal yang signifikan sebagai sinyal positif bagi pembangunan aset dan infrastruktur layanan publik.

Sejalan dengan itu, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di NTT hingga awal Juni 2026 mencapai Rp19,79 miliar atau 7,41 persen dari pagu Rp267,13 miliar, dengan fokus utama pada bidang jalan sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas.

Sumber

• RRI Kupang
• IDN Times NTB/NTT
• Timex Kupang
• Kanwil DJPb NTT - Kinerja APBN Januari 2026
• Merdeka.com
• Pemerintah Provinsi NTT