Manggarai Barat Menetapkan 94 Desa Wisata, Bagaimana Pengukurannya?

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan 94 desa dan kelurahan wisata melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 106/KEP/HK/2021 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 237/KEP/HK/2020 mengenai penetapan desa dan kelurahan wisata di kabupaten itu.

Penetapan tersebut menjadi dasar pengembangan desa wisata di seluruh wilayah Manggarai Barat. Namun, jumlah desa yang tercantum dalam keputusan bupati belum otomatis menggambarkan kualitas pengelolaan, ketersediaan produk wisata, akses, promosi, dan manfaat ekonomi bagi warga di masing-masing desa.

Dalam artikel Analisis Potensi Wisata Alam dengan ADO-ODTWA: Studi Kasus Desa Kempo yang terbit di Jurnal Kepariwisataan Vol. 21 No. 2 tahun 2022, Roseven Rudiyanto dan Septian Hutagalung dari Politeknik eLBajo Commodus menyebut Kempo sebagai salah satu desa wisata di Manggarai Barat berdasarkan keputusan bupati tersebut.

Potensi dan Keterbatasan Desa Kempo

Penelitian di Desa Kempo menggunakan pedoman Analisis Daerah Operasi Objek dan Daya Tarik Wisata Alam atau ADO-ODTWA untuk menilai kelayakan potensi wisata alam. Peneliti mengidentifikasi tiga daya tarik utama: Bukit Golo Cucu, Gua Liang Ndre Kalelawar, dan kawasan persawahan.

Hasil kajian menunjukkan tujuh aspek dengan kategori kelayakan tinggi, yaitu daya tarik wisata, kondisi sekitar kawasan, pengelolaan dan pelayanan, sarana dan prasarana, ketersediaan air bersih, keamanan, serta pemasaran. Aspek aksesibilitas berada pada kategori sedang, sedangkan akomodasi dinilai berkategori kelayakan rendah.

Menurut penelitian tersebut, Desa Kempo memiliki potensi wisata alam dengan tingkat kelayakan tinggi, tetapi membutuhkan perbaikan akses dan akomodasi. Rekomendasi yang diajukan antara lain pelatihan perhotelan dan hospitalitas bagi kelompok sadar wisata serta pemanfaatan rumah warga sebagai homestay. Peneliti juga menyarankan penambahan papan informasi dan petunjuk jalan menuju lokasi wisata.

Temuan ini memperlihatkan bahwa status desa wisata tidak cukup diukur dari keberadaan atraksi. Kualitas akses menuju lokasi dan pilihan akomodasi yang terjangkau dan dikelola masyarakat menjadi faktor penting untuk menarik kunjungan dan memperluas manfaat ekonomi.

Penetapan 94 Desa Wisata

Keberadaan 94 desa wisata di Manggarai Barat tidak hanya tercatat dalam Jurnal Kepariwisataan. Sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat dan kajian pariwisata lain merujuk keputusan yang sama.

Artikel pelatihan kepemanduan dan hospitalitas di Desa Kempo menyatakan bahwa pemerintah kabupaten menetapkan 94 desa dan kelurahan wisata di seluruh Manggarai Barat sebagai upaya mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata. Kempo disebut sebagai salah satu dari 94 desa wisata tersebut.

Publikasi lain mengenai kegiatan pengembangan kelompok sadar wisata di Desa Golo Mori dan Desa Coal juga menyebut SK Bupati Manggarai Barat Nomor 106/KEP/HK/2021 sebagai dasar penetapan 94 desa dan kelurahan wisata. Dokumen ini mengubah lampiran keputusan bupati tahun 2020 tentang penetapan desa dan kelurahan wisata.

Rujukan yang konsisten di beberapa studi dan laporan pengabdian menunjukkan bahwa angka 94 desa wisata merupakan bagian dari kebijakan resmi pemerintah kabupaten. Namun, sumber-sumber tersebut belum memuat daftar lengkap desa, indikator kinerja, maupun data operasional terkini.

Kunjungan Wisatawan dan Kebutuhan Data Desa

Jurnal Kepariwisataan menempatkan pengembangan desa wisata sebagai salah satu cara mendistribusikan manfaat ekonomi pariwisata di Manggarai Barat. Labuan Bajo disebut sebagai pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo dan pusat aktivitas pariwisata di kabupaten ini.

Data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Barat yang dikutip dalam kajian pariwisata menunjukkan peningkatan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo pada 2016–2019. Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara tercatat 83.712 orang pada 2016, naik menjadi 111.749 orang pada 2017, dan mencapai 163.807 orang pada 2018. Untuk 2019, total kunjungan ke Labuan Bajo disebut mencapai sekitar 263.758 wisatawan.

Angka tersebut menggambarkan pertumbuhan pariwisata di Labuan Bajo sebelum pandemi, tetapi tidak langsung mencerminkan kinerja tiap desa wisata. Kajian pariwisata menekankan perlunya data terpilah mengenai kunjungan, pendapatan, dan kontribusi ekonomi di tingkat desa.

Tanpa data tersebut, keberhasilan penetapan 94 desa wisata sulit diukur. Pemerintah daerah dan pengelola desa wisata perlu menyusun dan mempublikasikan indikator evaluasi yang mencakup struktur kelembagaan, jenis kegiatan wisata yang ditawarkan, jumlah kunjungan, pendapatan, lapangan kerja, serta pembagian manfaat bagi warga.

Pengalaman Desa Kempo menunjukkan bahwa penetapan administratif sebagai desa wisata perlu diikuti penguatan akses, akomodasi, dan kapasitas pengelola agar potensi alam dan budaya dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Sumber

• KSDAE KLHK – Inisiasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Look Tana Mori Desa Golo Mori
• Jurnal Abdimas Galuh – Pengabdian di Desa Wisata Coal Kabupaten Manggarai Barat
• Jurnal Kepariwisataan Vol. 21 No. 2 – Analisis Potensi Wisata Alam dengan ADO-ODTWA: Studi Kasus Desa Kempo
• Analisis Potensi Wisata Alam Dengan Ado-Odtwa Studi Kasus: Desa Kempo (repositori akademik)
• Jurnal Pengabdian Pariwisata – Pelatihan Kepemanduan dan Hospitaliti Dengan Metode Role Play di Desa Kempo
• Naskah akademik perencanaan pariwisata Labuan Bajo – Bab Pendahuluan (Data Kunjungan 2016–2019)
• Artikel akademik pariwisata Manggarai Barat – Data Kunjungan Wisatawan Labuan Bajo 2016–2018
• Jurnal Destinasi Pariwisata – Analisis Data Kunjungan Wisatawan Labuan Bajo
• Lejea Journal – Implications Of Super Premium Tourism Program In Labuan Bajo