Hambatan dan Peluang Penguatan UMKM Pariwisata Labuan Bajo
Berbagai kajian pemerintah dan akademik menyoroti hambatan penguatan UMKM Labuan Bajo, mulai dari anggaran, kapasitas SDM, hingga tata kelola kelembagaan dan pengelolaan destinasi pariwisata super prioritas.
Oleh Arsyid Muhamad
Editor: Mursyid Sonsang
· Peristiwa: · 4 menit baca
Labuan Bajo — Penguatan UMKM melalui pariwisata di Labuan Bajo menghadapi sejumlah hambatan, mulai dari keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, hingga tata kelola kelembagaan dan pengelolaan destinasi. Pemetaan ini muncul dalam berbagai kajian pemerintah dan akademik yang menyoroti posisi pelaku usaha lokal di destinasi super prioritas tersebut.
Artikel Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Bali dan Nusa Tenggara berjudul Meningkatkan Peran UMKM Labuan Bajo melalui Sektor Pariwisata menekankan bahwa UMKM Labuan Bajo memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan rantai pasok pariwisata. Artikel itu mengusulkan pembentukan lembaga masyarakat untuk mengelola pariwisata sekaligus mewadahi tujuan warga, agar pelaku lokal tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi ikut menentukan arah pengembangan destinasi.
Kelembagaan dan peran UMKM
Menurut artikel DJKN, pengelolaan pariwisata yang sektoral dapat menghambat penyebaran manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Lembaga masyarakat dipandang dapat menjadi ruang koordinasi bagi pelaku UMKM, pemerintah, pengelola kawasan, dan pemangku kepentingan lain sehingga kebijakan pengembangan pariwisata lebih berpihak pada pelaku lokal.
Di luar usulan kelembagaan masyarakat, pemerintah pusat telah membentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) diberi tugas otoritatif dan koordinatif untuk perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian kawasan pariwisata Labuan Bajo Flores, termasuk pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.
Dalam dokumen kinerja BPOLBF dan kajian akademik, UMKM disebut sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi lokal melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberian akses pasar agar mampu berdaya saing. Namun, jurnal tentang strategi pengembangan UMKM di Labuan Bajo mencatat bahwa pelaku usaha masih menghadapi tantangan akses pasar dan pemanfaatan teknologi, sehingga perlu penguatan kapasitas SDM, diversifikasi produk, dan pemasaran digital.
Anggaran dan kapasitas lokal
Artikel DJKN menilai anggaran pemerintah daerah untuk pengembangan pariwisata dan UMKM Labuan Bajo masih terbatas dan mendorong dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Penekanan serupa muncul dalam kajian pendidikan sosial yang menggarisbawahi perlunya kerja sama pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan program pendukung UMKM di sekitar Labuan Bajo, termasuk pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal.
Pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPOLBF menyelenggarakan pelatihan bagi pelaku UMKM dan koperasi di Labuan Bajo, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelatihan itu mencakup produksi, pemasaran, pembiayaan, manajemen usaha, serta literasi digital agar UMKM dapat memanfaatkan platform digital dan mengembangkan usaha. Presiden juga mendorong pembentukan creative hub untuk menggarap produk lokal dari sisi pengemasan, desain, dan harga.
Meski berbagai program telah berjalan, kajian akademik menunjukkan kapasitas sumber daya manusia lokal masih perlu ditingkatkan dalam hal inovasi produk, kualitas layanan, dan kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas. Ini membuat program pelatihan dan pendampingan usaha menjadi salah satu kebutuhan utama penguatan UMKM di Labuan Bajo.
Aksesibilitas dan pengelolaan destinasi
Artikel DJKN menempatkan aksesibilitas sebagai syarat pengembangan destinasi, karena akses yang baik membuka jaringan ekonomi dan mendorong investasi pariwisata. Di tingkat kelembagaan, BPOLBF memiliki mandat untuk mengoordinasikan pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas transportasi wisata di kawasan Labuan Bajo Flores. Akses yang membaik penting bagi UMKM, tidak hanya untuk mobilitas wisatawan, tetapi juga untuk distribusi produk dan keterhubungan dengan pasar.
Pengelolaan destinasi juga menentukan apakah manfaat pariwisata dapat dirasakan banyak pihak. BPOLBF bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diamanatkan mengembangkan kawasan sebagai destinasi berkualitas yang terintegrasi dengan Taman Nasional Komodo, kawasan kota Labuan Bajo, dan kawasan wisata lain dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka itu, pelibatan UMKM lokal menjadi salah satu indikator apakah pengembangan pariwisata menyentuh ekonomi warga.
Konteks Labuan Bajo
Labuan Bajo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan destinasi pariwisata super prioritas, dengan pembentukan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores untuk percepatan pembangunan pariwisata terintegrasi. Wilayah kerja BPOLBF mencakup zona otorita seluas sekitar 400 hektare di Hutan Bowosie dan zona koordinatif di 11 kabupaten di Flores dan sekitarnya.
Pemerintah memandang pengembangan pariwisata Labuan Bajo dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mendorong perubahan struktur ekonomi melalui pelibatan UMKM. Potensi alam dan budaya, termasuk Taman Nasional Komodo dan gugusan pulau di sekitarnya, menjadi dasar pengembangan atraksi yang dapat diisi dengan produk dan layanan UMKM lokal.
Berbagai dokumen resmi dan kajian akademik menunjukkan bahwa penguatan UMKM Labuan Bajo bergantung pada tiga hal utama: kejelasan tata kelola kelembagaan di tingkat kawasan dan masyarakat, dukungan anggaran dan program peningkatan kapasitas, serta pengelolaan aksesibilitas dan destinasi yang membuka ruang partisipasi pelaku usaha lokal.
Sumber
Berita berikutnya
Setahun Kodim 1630 Manggarai Barat, Pemkab Soroti Kontribusi
Kodim 1630/Manggarai Barat memperingati HUT pertama pada 19 September 2026.
Baca juga
