DPRD NTT Soroti Penyediaan Hunian Sementara Korban Gempa Flores

Kupang — Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur, Junaidin Mahasan, menyoroti penyediaan hunian sementara bagi warga korban gempa Flores dalam rapat paripurna DPRD NTT di Kupang pada 2 November 2026.

Mengapa ini penting: Warga korban gempa di Flores, termasuk lebih dari 100 warga di Desa Paralando, masih membutuhkan tempat tinggal yang layak dan percepatan pembangunan huntara.

Junaidin mengatakan sebagian warga yang kehilangan rumah masih bertahan di tenda beratap terpal. Ia menyampaikan hal itu kepada Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam rapat tersebut.

Menurut Junaidin, sekitar 70 persen huntara di lokasi terdampak dibangun melalui bantuan relawan dan gotong royong masyarakat. Pembangunan yang berasal dari bantuan pemerintah, kata dia, baru sekitar 30 persen.

Junaidin juga menyebut masih ada warga yang rumahnya hancur dan belum memperoleh huntara sesuai janji pemerintah provinsi. Ia menyampaikan aspirasi itu sebagai bagian dari warga daerah pemilihan NTT IV, yang meliputi Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur, menurut laporan Tribunnews Kupang.

Data di Manggarai Barat menunjukkan 458 keluarga terdampak memilih menempati huntara setelah pendataan ulang. Sebanyak 30 keluarga lainnya memilih menerima dana tunggu hunian, berdasarkan keterangan PIC Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kabupaten Manggarai Barat, Hadi Sutrisno, pada 28 Oktober 2026.

Di Kabupaten Manggarai, lebih dari 100 warga Desa Paralando masih tinggal di tenda yang dibangun secara mandiri. Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah mempercepat penyediaan tempat pengungsian yang layak dan pembangunan huntara sebelum musim hujan pada November hingga Desember.

Ombudsman juga menyoroti perlunya verifikasi dan validasi kerusakan rumah dilakukan secara cepat, akurat, dan akuntabel. Percepatan itu berkaitan dengan penetapan penerima bantuan huntara serta pemenuhan layanan dasar bagi warga terdampak.

Sumber

• Tribunnews Kupang
• Ombudsman Republik Indonesia