Delapan Agenda Prioritas Manggarai Barat 2023 dan Arah Kebijakan

Labuan Bajo — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan delapan agenda prioritas dan tujuh arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023. Delapan agenda itu disampaikan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi dalam forum Musrenbang pada Selasa, 6 Desember 2022, dan dirangkaikan dengan penjelasan tujuh arah kebijakan pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaannya.

Menurut laporan Victory News Manggarai Barat, delapan agenda prioritas tersebut adalah peningkatan kualitas dan akuntabilitas tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan sumber daya manusia aparatur; peningkatan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; perluasan layanan kesehatan melalui penyediaan Rumah Sakit Umum Daerah tipe A dan kepesertaan jaminan kesehatan; perluasan kesempatan kerja yang responsif gender; pengembangan ekonomi masyarakat; pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; pengembangan dan peningkatan infrastruktur wilayah; serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, kepedulian sosial, kerukunan umat beragama, ketaatan hukum dan penguatan kearifan lokal.

Di hadapan peserta Musrenbang, Bupati Edistasius Endi menyatakan delapan agenda prioritas tersebut disusun untuk bersinergi dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dokumen resmi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2023 menunjukkan tema pembangunan daerah berfokus pada pemulihan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani, optimalisasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Layanan publik, pendidikan, dan kesehatan

Agenda pertama menempatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, tenaga kesehatan, dan tenaga kependidikan sebagai fondasi peningkatan pelayanan publik. Menurut Bupati, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas aparatur dan tenaga layanan dasar ditujukan untuk mendorong pelayanan yang responsif, tepat waktu, tepat sasaran, dan ramah.

Agenda kedua dan ketiga berfokus pada pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah merencanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang adil dan proporsional di setiap wilayah, serta perluasan layanan kesehatan melalui penyediaan RSUD tipe A dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan. RKPD 2023 menguatkan arah kebijakan ini melalui sasaran peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, cerdas dan produktif.

Ekonomi lokal, tenaga kerja, dan infrastruktur

Agenda keempat menyasar perluasan kesempatan kerja yang responsif gender melalui peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Agenda ini terkait dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja yang tercantum dalam dokumen RKPD 2023, yang mendorong kolaborasi sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat.

Agenda kelima mengarahkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas pertanian berorientasi pasar, peningkatan investasi, pengembangan koperasi, industri rumahan dan usaha kecil menengah berbasis potensi lokal. Dalam RKPD 2023, pemerintah daerah juga menekankan transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani dan nelayan, serta perluasan lapangan kerja.

Agenda ketujuh menyusun pengembangan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung aksesibilitas kota kabupaten ke kecamatan, antar kecamatan, fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan destinasi pariwisata, serta penataan Kota Labuan Bajo. Dokumen ringkasan RKPD 2023 menyebut pemantapan kualitas infrastruktur sebagai salah satu prioritas untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas, dan mutu pelayanan dasar.

Pariwisata, masyarakat, dan lingkungan

Agenda keenam menempatkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui penataan kawasan dan amenitas pariwisata. Dalam tema RKPD 2023, optimalisasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata menjadi salah satu dari lima prioritas pembangunan, dengan penekanan pada pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memastikan pemerataan manfaat.

Agenda kedelapan menekankan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, kepedulian sosial, kerukunan umat beragama, ketaatan hukum, dan penguatan kearifan lokal. Arah kebijakan ketujuh dalam paparan Bupati diarahkan pada sosialisasi undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan bupati, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Meski lingkungan hidup tidak disebut sebagai satu agenda prioritas tersendiri dalam delapan agenda Bupati, dokumen RKPD 2023 menetapkan peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagai salah satu dari lima prioritas pembangunan daerah. Kebijakan ini mencakup pembangunan rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.

Tujuh arah kebijakan pembangunan

Selain delapan agenda prioritas, Bupati Edistasius Endi memaparkan tujuh arah kebijakan pembangunan daerah. Menurut Victory News, tujuh arah tersebut meliputi penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas pendidikan; kebijakan kesejahteraan dan perlindungan kelompok rentan; pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan; pemantapan kualitas infrastruktur; pengembangan kompetensi aparatur dan sistem pemerintahan berbasis elektronik; penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik berbasis teknologi; serta peningkatan kesadaran hukum, politik, budaya dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi regulasi.

Jika dibaca bersama RKPD 2023, delapan agenda prioritas dan tujuh arah kebijakan membentuk kerangka pembangunan Manggarai Barat yang menghubungkan layanan dasar, infrastruktur, ekonomi lokal, pariwisata, dan partisipasi masyarakat. Tantangan pelaksanaannya terletak pada penerjemahan kerangka kebijakan tersebut ke program, pendanaan, pelaksana, dan indikator hasil yang dapat dipantau publik, sebagaimana diuraikan dalam tabel sasaran dan indikator RKPD 2023.

Sumber

• Victory News Manggarai Barat - Delapan Prioritas Pembangunan Manggarai Barat 2023
• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat - RKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023 (PDF)
• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat - RKPD 2023 Kabupaten Manggarai Barat (Lampiran Prioritas Pembangunan)