Data Rumah Terdampak Gempa Labuan Bajo Perlu Diverifikasi

Labuan Bajo — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menggelar rapat koordinasi penanganan pascagempa di ruang VIP Bandara Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Dalam rapat itu, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan pemerintah daerah menunjukkan perbedaan jumlah rumah terdampak yang perlu diverifikasi kembali.

Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak gempa. Dudung menerima laporan dari perwakilan BNPB dan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi. Ia meminta bupati mengecek kembali selisih data sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden.

Verifikasi data menentukan bantuan warga Manggarai Barat

Bagi warga Labuan Bajo dan desa-desa terdampak di Manggarai Barat, ketepatan data menentukan siapa yang mendapat penanganan dan bentuk bantuan yang diajukan. Data kerusakan rumah juga menjadi dasar pembangunan hunian sementara serta dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya menyampaikan bahwa pendataan dan verifikasi rumah terdampak gempa telah dilakukan. Namun, rapat pada 28 Oktober memperlihatkan masih ada selisih antara laporan BNPB dan pemerintah daerah. Karena itu, angka rumah terdampak belum dapat dipakai sebagai rujukan akhir sebelum sinkronisasi dan evaluasi selesai.

Rapat berlangsung setelah Dudung tiba di Bandara Komodo. Jadwal dan lokasi rapat berubah dari rencana awal, sehingga agenda kunjungan langsung untuk memantau pembangunan hunian sementara di Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, tidak terlaksana pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Langkah berikutnya yang disebutkan dalam laporan adalah pengecekan kembali jumlah rumah oleh Bupati Manggarai Barat, sinkronisasi data, evaluasi, dan pelaporan hasilnya kepada Presiden.

Sumber

• RRI — laporan berita nasional dan daerah
• Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat — InfoMabar