Bupati Manggarai Barat Tetapkan Lima Prioritas Pembangunan 2025

Labuan Bajo — Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menetapkan lima prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2025 yang menekankan layanan dasar, penguatan tenaga kerja dan pelaku usaha, sektor pertanian, tata kelola pemerintahan, serta infrastruktur berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Menurut ringkasan Subbagian Hukum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memuat pemberitaan Pos Kupang, kelima prioritas itu disampaikan Bupati dalam forum perencanaan daerah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran tahun berikutnya.

Lima prioritas pembangunan 2025

Dalam dokumen BPK NTT dan rilis resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, prioritas pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sebagai layanan dasar yang berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.

Prioritas kedua adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperkuat sumber daya manusia dan pelaku usaha yang menopang sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Prioritas ketiga berfokus pada peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian, yang diarahkan untuk menguatkan sektor primer dan ekonomi kerakyatan sebagaimana garis besar kebijakan pembangunan daerah.

Prioritas keempat adalah tata pemerintahan yang akuntabel, berbasis teknologi informasi, dan ditopang aparatur sipil negara yang berkompeten guna memperkuat birokrasi dan pelayanan publik.

Prioritas kelima mencakup memperkuat infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan hidup dan mitigasi bencana, meliputi pembangunan infrastruktur dasar dan dukungan terhadap ketahanan lingkungan.

Dalam penjelasan di forum pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Bupati menyebut kelima prioritas tersebut sebagai arah utama kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk tahun anggaran 2025.

Keterkaitan dengan Labuan Bajo

Rilis resmi pemerintah daerah menyatakan kebijakan pendapatan tahun anggaran 2025 diarahkan pada optimalisasi sektor unggulan pariwisata, terutama perhotelan, restoran, dan hiburan, serta penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang mengelola potensi pariwisata. Dengan penetapan Labuan Bajo sebagai kawasan pariwisata super prioritas, kebijakan ini menyasar perluasan dampak ekonomi pariwisata ke sektor lain di Manggarai Barat.

Kebijakan belanja tahun anggaran 2025 disebut berfokus pada pemenuhan standar pelayanan minimal, pencapaian indikator pembangunan daerah, dan belanja berbasis mandat peraturan perundang-undangan. Penekanan pada pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja berkaitan langsung dengan kebutuhan wilayah Labuan Bajo sebagai pusat pariwisata dan jasa di kabupaten.

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan visi-misi kepala daerah periode 2025–2029, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif ditetapkan sebagai salah satu misi utama, dengan Labuan Bajo diposisikan sebagai pusat penggerak pertumbuhan ekonomi yang memberikan efek pengganda ke sektor pertanian, perikanan, dan layanan lainnya.

Perencanaan dan penganggaran

Prioritas pembangunan tahun 2025 menjadi rujukan bagi penyusunan RKPD dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut penjelasan Bupati dalam forum KUA-PPAS, kebijakan belanja disusun untuk menjamin pelayanan dasar sekaligus mendukung pencapaian target indikator pembangunan daerah dan memenuhi belanja wajib.

Dokumen yang tersedia menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 mencakup penyertaan modal dan pembayaran cicilan pinjaman daerah. Perumusan prioritas program dan kegiatan dilakukan dalam kerangka tersebut, sejalan dengan ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan hubungan keuangan pusat–daerah.

Sejauh ini, dokumen yang dapat diakses publik memuat arah kebijakan dan kelompok prioritas, tetapi belum merinci daftar proyek, lokasi kegiatan, atau besaran anggaran untuk setiap prioritas. Informasi mengenai realisasi fisik dan keuangan serta capaian indikator program dan kegiatan tahun 2025 akan dapat diperiksa ketika laporan pelaksanaan APBD dan evaluasi pembangunan daerah diterbitkan secara resmi.

Sumber

• BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Info Mabar – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat
• Tribunnews Network – Tribun Batam