Apkasi Desak Pemulihan TKD untuk Daerah Terdampak Gempa NTT

Labuan Bajo — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) meminta pemerintah pusat memulihkan kembali transfer ke daerah (TKD) untuk kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Sikap itu disampaikan Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi saat memimpin rombongan kepala daerah meninjau Posko BPBD Manggarai Barat di Labuan Bajo pada Sabtu, 5 September 2026, dalam rangka aksi kemanusiaan pascabencana.

Menurut laporan media nasional yang mengutip pernyataan Apkasi, organisasi tersebut menilai kerusakan akibat gempa tidak dapat ditangani hanya dengan mengandalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD masing-masing kabupaten. Apkasi mendorong pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus bagi daerah terdampak, baik melalui pembangunan langsung maupun penyaluran dana melalui mekanisme TKD.

Dalam kunjungan di Posko BPBD Manggarai Barat, Bursah Zarnubi hadir bersama sejumlah kepala daerah anggota Apkasi. Rombongan diterima antara lain oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Sjukur, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, serta Asisten III Sekretariat Daerah Nagekeo Silvester Teda Sada.

Dampak Gempa di Kabupaten Terdampak

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di Laut Flores pada 15 Agustus 2026 mengguncang beberapa kabupaten di Flores bagian barat dan tengah, termasuk Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan kementerian terkait mencatat kerusakan meluas pada rumah warga, fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan, kantor pemerintah, dan rumah ibadah.

Data nasional yang dirilis lembaga pemerintah dan dikutip sejumlah media menunjukkan skala kerusakan yang besar. BNPB, sebagaimana diberitakan media nasional, mencatat puluhan korban meninggal dan puluhan ribu rumah rusak di tujuh kabupaten terdampak. Selain itu, ribuan fasilitas pendidikan terdampak sehingga aktivitas belajar mengajar terganggu di banyak sekolah.

Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ratusan satuan pendidikan mengalami kerusakan di wilayah Flores. Laporan media lokal menyebutkan kerusakan sekolah terjadi di tujuh kabupaten, dengan Manggarai Barat tercatat memiliki puluhan sekolah terdampak. Di Labuan Bajo, salah satu sekolah menengah keagamaan dilaporkan mengalami kerusakan berat pada beberapa ruang belajar, sehingga sebagian kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke tenda darurat.

Tuntutan Apkasi Soal TKD dan Pemulihan

Dalam pernyataannya di Labuan Bajo, Apkasi menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, serta dukungan psikososial bagi penyintas. Apkasi menyebut kebutuhan anggaran pemulihan di daerah terdampak besar dan memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui kebijakan TKD.

Menurut pemberitaan, Bursah Zarnubi menyatakan Apkasi akan menyurati kementerian terkait, antara lain yang membidangi pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak gempa di NTT. Dalam salah satu laporan, disebutkan pula adanya estimasi kebutuhan anggaran hunian sementara di salah satu kabupaten terdampak di Flores yang mencapai sekitar Rp120 miliar sebagai bagian dari upaya menyiapkan tempat tinggal warga sebelum musim hujan.

Apkasi menilai pemulihan TKD bagi daerah terdampak akan membantu percepatan rehabilitasi infrastruktur dasar, termasuk sarana pendidikan yang rusak, sekaligus meringankan beban APBD kabupaten yang sedang melakukan penanganan darurat, pemulihan layanan dasar, dan pemulihan ekonomi lokal.

Sumber

• Deskjabar Pikiran Rakyat
• Tribun Kupang
• JPNN
• Metro TV News
• Rakyat Merdeka (RM.id)
• Media Indonesia
• IDN Times
• Kabarjelas.com