Aksi Flores Desak Pemerintah Tangani Krisis Korban Bencana Flores
Aksi Flores mendesak pemerintah memenuhi kebutuhan dasar korban bencana di Flores. Tuntutan itu mencakup sanitasi, layanan kesehatan, dukungan psikososial, krisis air, dan pemulihan lingkungan.
Oleh Mukmin John
· 2 menit baca
Flores — Aksi Flores mendesak pemerintah bertanggung jawab menangani keterbatasan sanitasi, layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan kebutuhan dasar korban bencana di wilayah terdampak Flores pada 21 Oktober 2026.
Tim Advokasi Korban dan Pengungsi Bencana Flores melayangkan notifikasi atau somasi kepada tujuh pejabat pemerintahan. Langkah itu diajukan oleh enam warga negara Indonesia asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi pemohon, terkait dugaan kelalaian dalam penanggulangan bencana dan pemenuhan hak dasar warga yang masih berada di pengungsian.
Selain tempat berlindung, Aksi Flores menyoroti keterbatasan pangan, sandang, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, serta pendampingan psikologis. Pemerintah juga didesak memperkuat pengawasan fasilitas pengungsian, koordinasi penanganan, dan ketersediaan logistik bagi kelompok rentan.
Krisis air memperpanjang beban korban bencana Flores
Isu lingkungan menjadi bagian dari tuntutan pemulihan. Aksi Flores menyebut krisis air, kerusakan tanah akibat longsor, dan ancaman terhadap desa-desa pesisir sebagai persoalan yang perlu ditangani dalam rehabilitasi wilayah terdampak.
Somasi ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pekerjaan Umum, serta Gubernur Nusa Tenggara Timur. Notifikasi dikirim di Jakarta pada 12 Oktober 2026 dan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 14 Oktober 2026.
Dalam laporan terpisah, kebutuhan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial juga masih menjadi perhatian dalam pemulihan pascagempa Flores. Layanan medis bergerak menjangkau pengungsian di Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada, sementara sejumlah fasilitas kesehatan dilaporkan rusak sehingga pelayanan dilakukan melalui posko kesehatan darurat.
Pemerintah diminta segera menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana serta prasarana yang rusak. Aksi Flores juga meminta informasi mengenai dampak gempa dibuka kepada publik dan pemenuhan kebutuhan dasar korban diprioritaskan, terutama bagi kelompok rentan.
Sumber
Baca berikutnya
Lanjutan topik ini

Ekonomi
BNPB Bantu Manggarai Barat Satu Truk dan Dua Motor
Pemkab Manggarai Barat menerima satu truk roda enam berpendingin udara dan dua sepeda motor dari BNPB. Armada itu dipakai untuk memperkuat distribusi…
Terbaru di Sosial & Kemanusiaan
Berita utama hari ini

Baca juga




